SERANG, RUBRIKBANTEN – Aroma busuk dalam proses penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten kembali menyengat publik. Ketua Civilian Perspective Initiative, Muhamad Rizaldi, meledakkan kritik keras terhadap Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Banten yang diduga menyebarkan informasi palsu kepada media massa.
“Ini institusi negara, bukan organisasi abal-abal! Sangat disesalkan jika Ketua Pansel berani dengan enteng menyampaikan informasi yang belum final ke publik. Ini bukan hanya tidak profesional, tapi telah merusak kepercayaan rakyat terhadap birokrasi,” tegas Rizaldi, Selasa (25/6/2025).
Bukan hanya menyebar informasi hoaks, Rizaldi juga mengecam keras tindakan tidak etis dengan menyeret-nyeret nama Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam isu penetapan pejabat strategis tersebut.
“Membawa nama Pak Prabowo untuk mengesankan restu politik dalam penetapan Sekda adalah tindakan manipulatif dan tidak bermoral. Ini bentuk kebohongan publik yang serius dan mencemarkan nama baik Presiden terpilih!” tegasnya.
Polemik makin panas setelah muncul pemberitaan yang menyebut Deden Apriandhi telah resmi ditetapkan sebagai Sekda Banten. Namun Gubernur Banten Andra Soni langsung membantah dan menegaskan bahwa belum ada keputusan final yang diambil pemerintah provinsi.
Menurut Rizaldi, penyebaran kabar palsu dalam proses seleksi jabatan strategis tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia bahkan menuding ada indikasi kuat ketidaknetralan di tubuh pansel maupun sekretariatnya.
“Gubernur harus tegas! Kalau ingin membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, maka oknum penyebar hoaks—apalagi yang menyeret nama Presiden terpilih—harus disanksi tegas,” katanya.
Civilian Perspective Initiative, imbuh Rizaldi, tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas, bahkan siap melaporkan ke lembaga pengawas negara jika pelanggaran terus terjadi.
“Transparansi dan integritas adalah harga mati. Kalau proses seleksi dicemari kepentingan elite, maka masyarakat berhak melawan! Jangan sampai jabatan strategis dijadikan alat tawar-menawar politik,” tutup Rizaldi dengan lantang.
