Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Banner Atas Rubrik Banten
BeritaDaerahEkonomiKementerianKota CilegonNasionalOrganisasiPemerintahPendidikanPolitikSosial

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Cilegon Kunci Sukses APBD-P 2025: Demi Rakyat, Bukan Retorika

348
×

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Cilegon Kunci Sukses APBD-P 2025: Demi Rakyat, Bukan Retorika

Sebarkan artikel ini

CILEGON, RUBRIKBANTEN – Suasana hangat penuh kolaborasi terasa di Aula DPRD Kota Cilegon saat digelar Rapat Gabungan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025. Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, hadir langsung sebagai representasi pimpinan eksekutif untuk memastikan sinergi dengan legislatif berjalan optimal.

Rapat yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini dinilai sebagai momen strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Fajar Hadi menegaskan bahwa kehadirannya mencerminkan komitmen eksekutif untuk terlibat aktif dan terbuka dalam menyerap aspirasi legislatif demi kepentingan masyarakat.

“Saya mewakili wali kota dalam rapat gabungan ini guna memastikan pembahasan APBD Perubahan 2025 berjalan menyeluruh. Alhamdulillah, diskusi berjalan lancar dengan banyak masukan konstruktif yang sejalan dengan semangat perubahan,” ujar Fajar usai rapat.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada para anggota dewan, khususnya Banggar, atas kontribusi aktif dan sikap kritis dalam pembahasan. Menurutnya, masukan dari legislatif menjadi bekal penting untuk merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Baca juga:  Polres Cilegon Kawal Ketat BC-FIFA 2025 Demi Nama Baik Kota Baja di Mata Dunia

“Saya berterima kasih atas masukan dan diskusi yang sangat produktif. Kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan itu wajar, karena semuanya berangkat dari niat baik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Pembahasan APBD-P 2025 ini menjadi tahapan krusial dalam proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah, sekaligus menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

 

Dengan kolaborasi yang terjalin erat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan APBD-P 2025 mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta memperkuat arah kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Example 120x600
Untitled-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *