RUBRIKBANTEN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah mencatat banyak capaian konkret, terutama dalam hal pengelolaan agraria yang lebih berkeadilan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, kebijakan pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu contoh ialah dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang kini aturannya diperketat agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pola pemberdayaan dan kemitraan konkret di sekitar wilayah usaha.
Lebih jauh, Nusron mengungkapkan bahwa kebijakan agraria yang berkeadilan juga memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare yang dapat dioptimalkan untuk program ketahanan pangan nasional.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Menurut Menteri ATR/BPN, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, tetapi juga infrastruktur pertanian dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya.
