SERANG, RUBRIKBANTEN – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan perlunya optimalisasi perencanaan dan percepatan pembangunan perumahan rakyat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten. Ia meminta agar pembangunan fisik tidak lagi menumpuk di akhir tahun, melainkan sudah berjalan sejak triwulan pertama.
“Jika tahun sebelumnya pembangunan fisik dilakukan jelang triwulan akhir, maka untuk tahun ini dan ke depan harus dilaksanakan lebih cepat di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan masyarakat lebih maksimal,” tegas Deden.
Arahan tersebut disampaikan Deden saat membuka dan memberikan pengarahan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten, yang digelar di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah secara layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan secara matang sejak awal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
Selain percepatan waktu, Deden juga menekankan pentingnya kualitas bangunan. Ia meminta agar pembangunan perumahan memperhatikan aspek kelayakan, kenyamanan, dan keamanan, serta didukung oleh sarana prasarana dan utilitas umum yang memadai.
Deden mengakui, kawasan kumuh baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan masih menjadi tantangan besar di Provinsi Banten. Karena itu, Forum OPD dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas permukiman.
“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi, berpartisipasi, dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten, Rinto Yuwono, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas DPRKP dengan usulan pemerintah kabupaten dan kota.
“Forum OPD ini juga untuk mempertajam target kinerja serta mengoptimalkan capaian sasaran program. Pesertanya sebanyak 84 orang dari perwakilan daerah dan pemerintah pusat,” pungkas Rinto.
