CILEGON, RUBRIKBANTEN – Wali Kota Cilegon, Robinsar, langsung tancap gas menyoroti tujuh agenda prioritas pembangunan Kota Cilegon periode 2025-2029. Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2025-2029, yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (17/3/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD, pelaku usaha, BUMN, BUMD, serta para stakeholder lainnya. Dalam forum itu, Robinsar menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mempercepat pembangunan di Kota Baja.
“Ada tujuh agenda prioritas yang kami canangkan, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, ketenagakerjaan, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Robinsar.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak melalui pendekatan pentahelix. “Kami sadar bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami mengundang semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi, agar percepatan pembangunan dapat segera terwujud,” ujarnya.
Robinsar memastikan bahwa penyusunan RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk merancang kebijakan pembangunan yang konkret di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sosial budaya.
“Rancangan awal RPJMD harus dibahas secara matang dengan para pemangku kepentingan. Forum ini menjadi wadah kita untuk menyempurnakan dokumen tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Robinsar juga mengajak seluruh masyarakat Cilegon bersatu demi mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. “Pemerintah Kota Cilegon akan hadir dengan kebijakan pro-rakyat, tanpa diskriminasi. Transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” tandasnya.
Senada dengan itu, Plt. Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Syafrudin, menyatakan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi langkah awal merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Forum ini diharapkan membangun komitmen bersama dalam mengawal proses penyusunan RPJMD Cilegon 2025-2029. Proses ini akan melalui tahapan panjang, dengan pendekatan bottom-up dan top-down, demi menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas,” jelasnya.
Menurut Syafrudin, RPJMD tersebut harus rampung maksimal enam bulan setelah Wali Kota dilantik. “RPJMD ini akan menjadi acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan Kota Cilegon lima tahun ke depan,” tutupnya. (*)
