CILEGON, RUBRIKBANTEN – Walikota Cilegon, Robinsar, menunjukkan sikap tegasnya dalam membangun pemerintahan yang transparan dan terbuka bagi kritik. Bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskominfo-SP) Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, ia menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon pada Kamis (27/3/2025).
Pertemuan ini membahas peran media dalam pembangunan daerah serta upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Dalam kesempatan tersebut, Robinsar menegaskan komitmennya untuk menerima kritik serta saran yang membangun demi kemajuan Kota Cilegon.
“Media jadi kawan kita untuk mencari informasi. Saya ini sebagai pribadi mungkin banyak informasi yang belum diketahui, intinya saya sangat terbuka akan saran, kritik, dan masukan selama itu untuk perbaikan dan membangun,” ujar Robinsar.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan media untuk membentuk kebijakan yang transparan.
“Saya setuju soal transparansi, ini adalah komitmen saya sejak awal. Ke depan kita lebih berkolaborasi. Jujur, sebagai orang baru di pemerintahan, saya akan terus belajar dan menerima masukan agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” imbuhnya.
Robinsar juga mengungkapkan rencana pemerintah dalam merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk komunikasi dan transparansi, guna memastikan keterbukaan informasi dapat berjalan efektif.
“Prinsipnya kita akan terbuka kepada PWI dan media. Masukan tetap kita tampung, teknisnya seperti apa, pola-polanya bagaimana, yang jelas minimal ada perubahan dan perbaikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Walikota Cilegon menegaskan bahwa akses informasi harus setara bagi semua pihak, tanpa diskriminasi.
“Intinya jangan sampai ada diskriminasi atau kesenjangan. Saya walikota, cuma punya tekad untuk membangun. Jadi kalau memang ada masukan, sampaikan,” tegasnya.
Ketua PWI Kota Cilegon, Ahmad Fauzi Chan, yang turut hadir bersama sekitar sepuluh wartawan PWI Cilegon, menyampaikan harapan agar komunikasi antara wartawan dan kepala daerah bisa lebih terbuka.
“Sebelumnya, kami (wartawan) bisa langsung mengklarifikasi atau mengonfirmasi hal-hal penting kepada kepala daerah. Ada saluran khusus melalui telepon atau WhatsApp. Ini yang kami harapkan bisa tetap terjalin,” ungkap pria yang akrab disapa Ichan.
Ichan juga menyoroti bahwa transparansi dalam pemerintahan akan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.
“Resiko dari transparansi adalah partisipasi publik. Tapi selama niatnya baik, hal itu sah-sah saja. Tidak perlu takut dengan wartawan atau LSM,” tegasnya. (*)
