CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon melalui tim panitia seleksi (Pansel) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi dalam proses open bidding direksi BPR Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM). Dari total 12 pelamar, hanya 7 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sementara itu, 5 pendaftar lainnya tereliminasi karena tidak memenuhi syarat administrasi, termasuk kelengkapan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Wali Kota Cilegon Robinsar, menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat kinerja BUMD, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui dividen yang optimal dari sektor perbankan daerah.
“Yang hari ini BPRS juga sedang kita open bidding-kan untuk jajaran direksinya. Semoga ke depan, ketika terpilih yang baru, mereka memiliki rasa memiliki dan kecintaan terhadap Kota Cilegon. Yang kita butuhkan adalah kerja keras dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi BPRS,” tegas Robinsar.
Lebih lanjut, Robinsar juga menjelaskan bahwa proses ini tak hanya sebatas pengisian jabatan semata, tetapi bagian dari strategi besar Pemkot dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah, kata dia, telah menghitung ulang potensi pendapatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satgas Pendapatan, namun upaya tersebut juga dihadapkan pada tantangan regulasi yang membutuhkan perubahan Perda dan Perwal serta waktu untuk sosialisasi.
“Intinya kita fokus pada peningkatan PAD, baik dari sektor pajak, retribusi, perubahan regulasi, hingga digitalisasi sistem pendapatan. Termasuk sektor BUMD seperti BPRS, yang juga kita dorong untuk lebih optimal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Ia mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp35–36 miliar yang dilakukan pemerintah, bukanlah pemangkasan belanja modal, namun lebih kepada penyesuaian terhadap kebutuhan riil dan urgensi.
“Belanja modal kita nggak turun. Yang turun itu efisiensi, karena ada beberapa kegiatan yang memang kita evaluasi kembali. Termasuk di dalamnya ada potensi tambahan dana dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID),” ucap Robinsar.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana. Dari kejadian banjir hingga angin kencang di sejumlah kecamatan, Pemkot terus melengkapi peralatan darurat melalui CSR, termasuk pengadaan alat berat dan sensor kebencanaan.
“Alhamdulillah, kita sudah beli 20 unit sensor dan 3 Alkon. Itu hasil CSR. Kita terus evaluasi dan minta BPD, Damkar, Dinsos, agar mendata kebutuhan riil mereka. Supaya kalau ada bencana, kita lebih siap,” tuturnya.
Dengan proses open bidding yang kini tengah berlangsung, Wali Kota berharap direksi baru BPRSCM tak hanya membawa kompetensi, tapi juga semangat membangun daerah.
