CILEGON, RUBRIKBANTEN – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon mulai mematangkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus kesejahteraan para guru. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah fasilitasi kepemilikan rumah subsidi dengan cicilan mulai Rp500 ribu.
Program tersebut disampaikan Ketua PGRI Kota Cilegon Bahrudin dalam Konferensi Kerja PGRI Kota Cilegon pertama. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi program kerja selama satu tahun sekaligus penyusunan program kerja untuk satu tahun ke depan.
Bahrudin mengatakan, PGRI Cilegon tidak ingin hanya fokus pada peningkatan kapasitas guru, tetapi juga berupaya menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan kesejahteraan.
“Intinya di sana itu adalah untuk melaporkan hasil kerja satu tahun dan merencanakan program kerja satu tahun,” kata Bahrudin.
Menurutnya, peningkatan profesionalisme guru tetap menjadi prioritas. Namun, upaya tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Salah satu terobosan yang tengah disiapkan yakni program rumah subsidi bagi guru dan tenaga pendukung sekolah. PGRI Cilegon bahkan mengaku telah melakukan nota kesepahaman (MoU) terkait program tersebut.
“Ditambah rumah subsidi untuk guru. Jadi, guru dengan Rp500.000 dapat rumah. Insyaallah kami sudah MoU,” ujarnya.
Menariknya, program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi guru. Tenaga pendukung sekolah seperti penjaga sekolah dan office boy juga berpeluang mendapatkan fasilitasi, dengan mekanisme rekomendasi dari PGRI.
“Misalnya ada OB, ada penjaga sekolah, ada office boy, kita juga fasilitasi mereka semua. Tentunya dengan rekomendasi guru, rekomendasi PGRI,” jelas Bahrudin.
Gandeng Kampus untuk Tingkatkan Kompetensi Guru
Selain sektor perumahan, PGRI Kota Cilegon juga memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan akses pendidikan lanjutan bagi guru.
PGRI Cilegon telah menjalin kerja sama dengan Universitas Bina Bangsa (UNIBA) dan Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta. Kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya, termasuk politeknik, juga tengah dipersiapkan.
Bahrudin mengatakan, kerja sama dengan UNINDRA diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi guru maupun anak guru yang memiliki keterbatasan biaya dan waktu untuk melanjutkan pendidikan.
Sementara dengan UNIBA, PGRI dapat menghadirkan dosen sebagai fasilitator dalam seminar maupun workshop peningkatan kompetensi guru. Guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 juga berpeluang memperoleh keringanan biaya.
“Kalau kita mengadakan seminar, workshop, kita undang dari UNIBA dosennya gratis. Ditambah dengan guru-guru yang mau kuliah juga ada keringanan biaya,” katanya.
Dorong Penguatan Bahasa Jawa Cilegon
PGRI Cilegon juga menaruh perhatian terhadap pengajaran bahasa Jawa Cilegon atau Naleck sebagai muatan lokal di sekolah.
Bahrudin mengakui masih terdapat kendala terkait ketersediaan guru yang memiliki sertifikasi atau latar belakang pendidikan khusus untuk mengajarkan muatan lokal tersebut.
PGRI bahkan telah menyampaikan usulan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) agar menyiapkan program studi yang berkaitan dengan bahasa Jawa Cilegon.
“Pengajuan ke Untirta juga sudah kami sampaikan untuk menyiapkan satu jurusan untuk Naleck,” ujarnya.
Sambil menunggu kemungkinan pengembangan pendidikan formal tersebut, PGRI akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon untuk mendorong pelatihan bagi guru agar memiliki kemampuan mengajarkan bahasa Jawa Cilegon.
PGRI juga berencana menggandeng Dewan Pendidikan serta Dewan Kesenian dan Kebudayaan sebagai mitra, termasuk untuk menghadirkan narasumber di bidang kebahasaan dan kebudayaan.
PGRI Cilegon Kawal P3K Menuju PNS
Tak hanya soal kesejahteraan dan kompetensi, PGRI Kota Cilegon turut menyoroti masa depan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Bahrudin menyebut wacana pengangkatan P3K menjadi PNS sebagai kabar positif bagi kalangan guru. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut perlu dikawal karena hingga kini masih membutuhkan kejelasan teknis.
“Ini adalah angin segar, kabar gembira. Namun, ini kita juga perlu kawal,” katanya.
PGRI mendorong agar guru P3K paruh waktu dapat berproses menjadi P3K penuh waktu, kemudian guru P3K dapat memiliki peluang untuk diangkat menjadi PNS.
Menurut Bahrudin, PGRI akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Cilegon terkait mekanisme tersebut. Pasalnya, hingga saat ini petunjuk teknis mengenai proses tersebut dinilai belum jelas.
“Kalau kami, PGRI, syukur mendukung penuh kalau misalnya paruh waktu ke P3K full, dan semua P3K ditarik menjadi PNS. Ini yang harapan kami,” tegasnya.
Namun, PGRI juga mencermati persoalan batas usia yang dapat menjadi kendala bagi sebagian guru P3K yang berharap diangkat menjadi PNS. Karena itu, pihaknya berencana melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan DPR untuk mencari solusi bagi guru yang terkendala persyaratan usia.
Bahrudin menegaskan, seluruh agenda tersebut diarahkan agar guru di Kota Cilegon tidak hanya dituntut semakin profesional, tetapi juga mendapatkan kepastian dan peningkatan kesejahteraan.
“Harapan kami bagaimana guru-guru itu lebih profesional dan juga syukur-syukur bisa menaikkan kesejahteraan guru,” pungkasnya.
