JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan agraria dan pemerataan ekonomi di wilayah perkotaan. Sebagai bagian dari langkah nyata, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Tahun GTRA Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (5/11/2025) di ruang rapat Kanwil BPN DKI Jakarta.
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta mengevaluasi capaian program Reforma Agraria sepanjang tahun 2025.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting, menekankan bahwa sinergi antarinstansi adalah kunci keberhasilan Reforma Agraria, terutama di wilayah padat seperti DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas permasalahan pertanahan tinggi.
“Saya sangat mengapresiasi karena DKI sudah melaksanakan Rakor Akhir GTRA Tahun 2025. Semoga hal yang kita lakukan bisa berdampak nyata terhadap masyarakat, baik dalam kepastian hukum maupun peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Embun Sari.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah agar program ini benar-benar mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dalam optimalisasi pelaksanaan GTRA yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, perlu melibatkan seluruh instansi pemerintahan yang berwenang guna menyukseskan kegiatan Reforma Agraria di DKI Jakarta,” tegas Erry.
Rakor tersebut juga membahas sejumlah isu strategis seperti penataan akses masyarakat terhadap tanah, legalisasi aset, serta penguatan kelembagaan GTRA di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Para peserta sepakat memperkuat kolaborasi dan komunikasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi kebijakan Reforma Agraria yang berkelanjutan.
Melalui Rakor ini, diharapkan GTRA Provinsi DKI Jakarta dapat semakin solid dan adaptif dalam menghadapi tantangan pertanahan di wilayah perkotaan, serta menghadirkan solusi inovatif dalam menata akses ekonomi masyarakat terhadap tanah hasil Reforma Agraria.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN Shafik Ananta Inuman; Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah Mindasari; serta pejabat dari berbagai bidang di Kanwil BPN DKI Jakarta, bersama perwakilan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil BPN DKI Jakarta dalam mempercepat terwujudnya Reforma Agraria yang adil, modern, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
