SERANG, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk membenahi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Banten secara menyeluruh. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terkait tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (10/6/2025).
Dalam forum tersebut, Andra menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia mengajak seluruh elemen legislatif untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Banten.
“Pemprov Banten bersama DPRD perlu terus memperkuat koordinasi yang konstruktif, serta menjaga keseimbangan perencanaan daerah secara tepat dan cermat, sesuai dengan prioritas masyarakat,” ujar Andra Soni.
Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Seluruh koreksi dan pertimbangan yang disampaikan dewan akan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan tata kelola keuangan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Kita harus bekerja bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga stabilitas wilayah, dan memberikan pelayanan prima. Visi kita jelas: Banten yang Maju, Adil Merata, dan Bebas dari Korupsi,” tegasnya.
Gubernur Andra juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil diraih Pemprov Banten selama sembilan tahun berturut-turut. Menurutnya, hal itu merupakan buah dari kerja sama yang solid antara jajaran Pemprov dengan DPRD.
“Capaian ini bukan kebetulan. Ini hasil penguatan sistem pengendalian internal dan pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Banten untuk menegaskan langkah perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
