SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menunjukkan komitmen serius dalam memperjuangkan nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang belum lolos pada seleksi tahap I. Pengangkatan mereka menjadi PPPK Penuh Waktu direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2026, dengan target minimal 1.000 pegawai setiap tahunnya.
“Sudah kami perkirakan, pada 2026 kita bisa mengakomodasi 1.000 PPPK Paruh Waktu per tahun,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, usai menerima audiensi perwakilan pegawai honorer yang melakukan aksi damai di depan Pendopo Bupati Serang, Rabu (15/1/2024).
Rudy menjelaskan, total pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu membutuhkan anggaran sebesar Rp335 miliar per tahun. Saat ini, belanja pegawai sudah mencapai 36 persen dari APBD dan akan melonjak hingga 50 persen jika seluruh tenaga honorer langsung diangkat. Oleh karena itu, pengangkatan akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal Pemkab Serang.
“Jika Kementerian Keuangan membuka ruang lebih untuk belanja pegawai di atas 30 persen dari APBD, maka slot anggaran bisa ditambah. Kami harap di tahun 2025 kemampuan fiskal bisa distabilkan, sehingga tahun 2026 target minimal 1.000 orang bisa tercapai, bahkan bisa mencapai 1.200 hingga 1.300 per tahun,” tambah Rudy.
Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman, menyebut pengangkatan ini merupakan langkah besar untuk menyelesaikan status tenaga honorer dalam waktu 4-5 tahun. Saat ini, terdapat sekitar 6.000 tenaga honorer di Kabupaten Serang, termasuk 4.505 orang dari gelombang pertama yang belum mendapatkan formasi.
“Jika setahun minimal 1.000 orang diangkat, target penyelesaian tenaga honorer hingga menjadi PPPK penuh waktu bisa tercapai dalam 4-5 tahun,” jelas Surtaman.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Serang (Forsitas), Sarwani, mendesak agar Pemkab Serang dan DPRD mempercepat proses pengangkatan ini tanpa menambah seleksi baru. Ia menilai perjuangan tenaga honorer tidak mudah, mengingat pemerintah pusat awalnya menargetkan penyelesaian tenaga honorer pada 2024.
“Kami berharap Pemda dan DPRD Kabupaten Serang dapat memenuhi tuntutan kami untuk menyelesaikan persoalan honorer ini tanpa adanya seleksi CPNS baru,” tegas Sarwani.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Gofur, Kepala BKPSDM Surtaman, dan pejabat penting lainnya. Pemerintah Kabupaten Serang optimis langkah ini mampu memberikan kepastian karier bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. (Har/RB)
