JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/04/2025).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat. Kalau tanahnya berbeda-beda, kita sesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Menteri Nusron.
Ia menekankan pentingnya eksekusi yang cepat dan tepat sasaran, sekaligus mengingatkan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam prosesnya, Menteri Nusron juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan status hukum tanah agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
“Apakah itu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), atau bentuk lain, harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih aset. Kalau tanah milik Kemensos, tapi bangunan milik lembaga lain, bisa menimbulkan konflik,” tegasnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kebutuhan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan usulan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, banyak dari tanah yang diajukan belum memiliki sertipikat.
“Kami berharap hal ini menjadi perhatian Pak Menteri Nusron, karena Presiden menargetkan jika tanahnya clean and clear, pembangunan akan dimulai pada Juli ini,” jelas Saifullah Yusuf, sembari menyerahkan dokumen laporan perkembangan kepada Kementerian ATR/BPN.
Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun sebanyak 200 unit (SD, SMP, SMA) dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari program pemberdayaan dan pemerataan pendidikan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar; Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
