CILEGON, RUBRIKBANTEN – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon mendesak DPRD Cilegon agar segera mengaktifkan kembali Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Aspirasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Cilegon, dihadiri perwakilan HNSI, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas terkait, serta anggota Komisi I hingga IV DPRD Cilegon.
Ketua HNSI Kota Cilegon, Rufaji Zahuri, menegaskan pentingnya dinas tersebut untuk melindungi nasib para nelayan yang kini semakin terpuruk.
“Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan dipertahankan supaya taraf hidup nelayan meningkat. Kalau tidak ada dinas ini, nasib kami bagaimana? Dengan adanya dinas, perlindungan dan kesejahteraan bisa lebih terjamin,” tegas Rufaji usai rapat.
Ia juga menyayangkan keputusan pemerintah yang sebelumnya menggabungkan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tanpa memperhatikan dampaknya bagi nelayan.
“Kami sudah menderita karena cuaca buruk selama 3-4 bulan terakhir, tapi tak ada perhatian dari pemerintah. Bantuan pun nihil. Kami menuntut agar dinas ini segera dikembalikan,” tambahnya.
Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Ahmad Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi nelayan. Ia menjanjikan pembahasan lanjutan pada Senin mendatang terkait pengembalian dinas tersebut.
“Kami akan mengawal aspirasi ini hingga tuntas. Perlindungan nelayan adalah prioritas kami, baik melalui pembentukan dinas baru maupun regulasi lokal,” ujar Hafid.
Hafid juga menyoroti dampak aktivitas industri terhadap kehidupan nelayan, mulai dari kerusakan ekosistem laut hingga penurunan hasil tangkapan ikan.
“Ekosistem laut terganggu, nelayan kesulitan mencari ikan. Kami mendukung 99 persen pembentukan kembali dinas ini untuk mengembalikan kesejahteraan mereka,” tutupnya. (Har/RB)
