SERANG, RUBRIKBANTEN – Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (Fordiska Libas), Ocit Abdurrosyid Siddiq, menyoroti dampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan saat kampanye Presiden.
Menurutnya, setelah terpilih dan dilantik, Presiden memiliki kewajiban untuk memenuhi janji tersebut. Namun, masalah muncul ketika anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Akibatnya, pemerintah melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama yang terkena pemotongan hingga Rp10 triliun.
Dampaknya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami pengurangan, menyebabkan sekolah kekurangan dana. Imbasnya, wali murid yang sebelumnya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, kini diminta untuk ikut iuran demi menutupi kebutuhan operasional sekolah.
“Kalau ditanya, wali murid pasti lebih memilih tidak ada MBG asal mereka tidak harus iuran,” ujar Ocit.
Ia menilai, situasi ini justru menciptakan dilema baru bagi Presiden. Janji politik harus ditepati, tapi anggaran terbatas, sehingga kebijakan efisiensi berujung pada kesulitan baru bagi rakyat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat sebenarnya bisa memahami jika program MBG dibatalkan, asalkan tidak ada pemangkasan anggaran yang merugikan banyak pihak. “Jangan sampai anaknya makan di sekolah, tapi bapaknya di-PHK karena efisiensi!” tandasnya. (Zhar/RB),
