SERANG, RUBRIKBANTEN – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni dan Dimyati, Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Banten mengajak kepala daerah untuk berkolaborasi dalam membangun fasilitas pasar tradisional tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua HIPKA Banten, Khoirul Umam, mengungkapkan bahwa banyak pasar tradisional di kecamatan dan desa yang masih dalam kondisi memprihatinkan, bahkan ada kecamatan yang tidak memiliki pasar sama sekali. Menurutnya, keterbatasan anggaran APBD sering menjadi alasan utama terhambatnya pembangunan pasar tradisional.
“Di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah, pembangunan pasar tradisional berpotensi terabaikan karena fokus anggaran dialihkan ke kebutuhan lain. Padahal, pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal untuk membangun pasar tanpa harus menggunakan APBD,” ujar Umam pada Selasa (18/2/2025).
Umam menjelaskan bahwa pembangunan pasar tradisional di kecamatan atau desa dapat direalisasikan dengan anggaran yang efisien, berkisar Rp3-5 miliar. Menurutnya, banyak pengusaha lokal yang mampu berinvestasi dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan.
“Selain itu, dengan pengelolaan berbasis bisnis, manajerial pasar akan lebih profesional. Pemerintah daerah tetap bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar dan barang,” tambah Umam, yang juga berprofesi sebagai pengusaha di bidang pelayaran.
Ia berharap gubernur dan wakil gubernur yang baru tidak terjebak pada rutinitas birokrasi semata, tetapi mampu menghadirkan terobosan fundamental yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan pasar tradisional yang layak.
“Harapan masyarakat masih ada. Kami berharap pemimpin baru bisa membawa perubahan nyata,” pungkasnya. (Har/RB)
