TANGERANG, RUBRIKBANTEN – Dalam langkah yang jarang dilakukan pejabat sekelas gubernur, Andra Soni meninjau langsung kehidupan nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang bukan dari darat, melainkan langsung dari atas kapal di tengah laut. Dialog santai namun penuh makna itu membahas berbagai persoalan krusial yang dihadapi nelayan sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Hari ini saya berdialog langsung di atas kapal. Kita tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membahas harapan dan gagasan dari nelayan. Kegiatan seperti ini akan terus saya lakukan secara berkala agar aspirasi dan permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Andra Soni di perairan Kronjo, Kamis (16/10/2025).
Dalam dialog terbuka tersebut, nelayan mengungkap berbagai keluhan yang selama ini membebani aktivitas mereka di laut. Salah satu yang paling disorot adalah tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang kerap berlabuh sembarangan dan menimbulkan gangguan keselamatan.
Menurut Khaerus, perwakilan nelayan, keberadaan tongkang itu sering menyebabkan jaring robek, laut tercemar, bahkan rawan tabrakan karena tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu penerangan.
“Semenjak PLTU berdiri, belum pernah ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sangat berisiko bagi kapal nelayan,” keluh Khaerus.
Selain itu, nelayan juga menyoroti kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap belum higienis dan kurang tertata. Mereka meminta adanya pendataan ulang nelayan, asuransi kecelakaan laut, serta fasilitas docking kapal agar kegiatan melaut lebih aman dan nyaman.
Keluhan serupa datang dari Sukardi, nelayan asal Pakuhaji. Ia menyoroti TPI Cituis yang dinilai kurang layak karena berdekatan dengan area parkir kendaraan, menghambat aktivitas bongkar muat ikan.
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan, agar bila ada kecelakaan di laut bisa segera ditangani,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Andra Soni langsung menginstruksikan tindak lanjut cepat kepada jajaran terkait. Ia memastikan Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang untuk merealisasikan ambulans nelayan, perbaikan fasilitas TPI, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.
“Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas Andra Soni.
Langkah konkret juga datang dari Pemkab Tangerang yang tengah menyiapkan program ambulans nelayan untuk lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji. Tak hanya itu, Peraturan Bupati juga disusun untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI secara profesional agar berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai bentuk dukungan ekonomi, Andra Soni juga berencana memperluas akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar menjangkau nelayan kecil. Koperasi ini akan menjadi sarana pembiayaan, tabungan, hingga perlindungan sosial bagi nelayan.
“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, mendapatkan akses yang mudah, dan bisa bekerja dengan tenang,” tegasnya.
Kehadiran gubernur di tengah laut disambut positif oleh Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani.
“Nelayan di Tangerang sangat berharap perhatian dari Pemprov Banten. Kehadiran langsung gubernur di lapangan memberi semangat baru bagi kami,” ujarnya penuh haru.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Dirpolairud Polda Banten dan Metro Jaya, serta Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja.
Gubernur juga menggandeng sejumlah kepala dinas teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Alam, untuk memastikan setiap persoalan nelayan bisa langsung diatasi di lokasi.
Langkah ini menegaskan komitmen Gubernur Andra Soni dalam membangun pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat pesisir. Ia tidak hanya melihat dari balik meja, tapi menyatu dengan nelayan, mendengar langsung dari jantung kehidupan laut Banten.
