SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melaju tanpa hambatan. Sebagai langkah strategis, Pemprov Banten segera menyiapkan kantor sekretariat MBG yang difungsikan sebagai pusat informasi, koordinasi, sekaligus pengawasan agar program berjalan lebih efektif.
Hal ini disampaikan Andra usai menghadiri Pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (30/9/2025).
“Hari ini kita belum tahu sekretariatnya di mana. Maka Pemprov Banten memfasilitasi dengan membentuk kantor sekretariat,” ujar Andra.
Kantor sekretariat tersebut ditetapkan berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH. Syam’un No. 5, Kota Baru, Serang. Menurut Andra, keberadaan sekretariat akan mempermudah masyarakat maupun pengelola dapur penyedia makan bergizi dalam mendapatkan informasi, menyampaikan keluhan, sekaligus memperkuat koordinasi antar pihak.
“Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi,” tegasnya.
Hadapi Kendala, Pemerintah Tetap Gaspol
Gubernur mengakui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia makan bergizi masih menghadapi kendala teknis, mulai dari distribusi bahan hingga kesiapan sarana. Namun, ia menegaskan hambatan tersebut tidak boleh menghentikan jalannya program.
“Semua rencana pasti ada kendala. Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik,” ucapnya penuh optimisme.
Saat ini, Pemprov Banten juga tengah melakukan pemetaan dapur penyedia pangan bergizi sebagai dasar pengawasan dan koordinasi bila terjadi persoalan di lapangan.
Target 70 Persen Penerima Manfaat pada Oktober
Andra menargetkan, pada Oktober 2025 sebanyak 70 persen penerima manfaat di Banten sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Ia optimistis, program MBG bukan hanya menyehatkan masyarakat, tapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
