RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta pedagang.
Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, Presiden Prabowo menargetkan peningkatan penyaluran kredit bagi masyarakat hingga mencapai Rp400 triliun.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif.
Gubernur Andra Soni menilai perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.
Menurutnya, kemudahan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan resmi akan memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usahanya.
“Semakin mudah akses keuangan yang mereka dapat, maka semakin produktif usaha yang dijalankan,” ujar Andra Soni.
Namun demikian, Andra Soni mengingatkan bahwa perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dilakukan melalui kemudahan mendapatkan kredit. Masyarakat juga harus dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan aman.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang berpotensi merugikan secara ekonomi maupun hukum.
“Masyarakat harus benar-benar mendapatkan akses dari lembaga keuangan yang kredibel, bukan dari pinjaman online (pinjol) ilegal,” tegasnya.
Untuk itu, Pemprov Banten mendorong penguatan kolaborasi dengan OJK, Bank Indonesia Provinsi Banten, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas edukasi dan pemahaman keuangan kepada masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok usaha kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan.
Selain meningkatkan produktivitas usaha, perluasan akses keuangan juga diharapkan menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan di Provinsi Banten.
Sementara itu, dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Lembaga tersebut merupakan hasil transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diarahkan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan secara nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya semakin mudah memperoleh layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak, aman, dan produktif guna meningkatkan kesejahteraan.
