SERANG, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh bersifat serampangan dan reaktif. Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Banten mulai “mengunci” arah pembangunan sejak dini agar lebih presisi, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Selasa (16/12/2025).
Menurut Andra, forum ini menjadi fondasi penting dalam menyusun program prioritas daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Ini penting, bahwa program-program itu direncanakan jauh-jauh hari dari awal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029,” tegas Andra Soni.
Ia menjelaskan, rancangan awal RKPD 2027 tidak hanya membahas tema pembangunan, tetapi juga mengerucutkan program-program prioritas yang akan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten. Andra menekankan, forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.
“Forum ini menjadi sarana koordinasi terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemangku kepentingan, serta instansi vertikal,” ujarnya.
Andra juga memastikan bahwa proses perencanaan tidak berhenti pada forum ini. Tahapan lanjutan akan dilakukan melalui forum konsultasi publik berikutnya hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengapresiasi langkah Pemprov Banten yang menggelar forum konsultasi publik di penghujung tahun 2025. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata pembangunan secara terarah sejak awal.
“Ini langkah maju untuk penguatan perencanaan program sejak dini. Pak Gubernur juga membuka ruang sinergi dengan kabupaten dan kota hingga ke tingkat Musrenbang,” kata Fahmi.
Fahmi menilai forum ini krusial agar dokumen perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar target administratif.
“Ini bentuk komitmen agar pembangunan 2027 benar-benar dirasakan masyarakat. Termasuk mensinergikan, menguatkan, mengawal, serta mendorong Asta Cita Presiden,” pungkasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi dalam laporannya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini digelar untuk menghimpun masukan dan saran, sekaligus mengidentifikasi permasalahan serta isu strategis dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah.
Forum tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD Provinsi Banten, para bupati dan wali kota se-Banten, sekretaris daerah kabupaten/kota, perwakilan pemerintah pusat dan instansi vertikal, staf ahli gubernur, asisten daerah, kepala OPD, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan badan usaha, serta perwakilan media massa.
