CILEGON, RUBRIKBANTEN – Anggota DPRD Kota Cilegon, Ari Muhammad, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer yang saat ini belum sepenuhnya tercatat dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Ari, sebanyak sekitar 3.100 honorer di Kota Cilegon telah diajukan ke BKN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, masih ada sebagian tenaga honorer yang statusnya belum tercatat.
“Terkait teman-teman yang tidak tercatat di BKN, saat ini masih dikonsultasikan, karena aturan ini langsung dari kementerian,” ujar Ari.
Ia juga menyinggung soal proses seleksi CPNS 2024, yang tengah dikoordinasikan agar pola perekrutan tidak bertabrakan dengan regulasi yang berlaku.
Ari menegaskan, pihaknya bersama BKPSDM dan OPD terkait tidak akan merumahkan honorer. “Semangatnya, tidak ada yang dirumahkan. Tetapi kita juga tidak boleh melanggar aturan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, pembiayaan tenaga kerja melalui pihak ketiga masih dimungkinkan, namun hanya terbatas untuk posisi tertentu seperti satpam, office boy, dan sopir.
“Kami sedang mencari solusi terbaik bagi teman-teman P3K, honorer paruh waktu, dan lainnya. Semoga segera ada jalan keluar,” pungkas Ari.
