SERANG, RUBRIKBANTEN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, memilih bungkam ketika ditanya mengenai anggaran fantastis Setda tahun 2026 yang mencapai Rp76,15 miliar, sebagaimana tercantum dalam dokumen Naskah Komprehensif RAPBD Kabupaten Serang 2026. Pesan konfirmasi yang disampaikan secara langsung oleh wartawan tidak direspons oleh sang Sekda.
Sementara itu, publik mulai mempertanyakan transparansi anggaran tersebut, terlebih nilai yang tercantum dianggap sangat besar dan tidak sebanding dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Serang.
Dalam dokumen resmi, Setda Serang mendapat alokasi:
- Gaji dan Tunjangan: Rp36,36 miliar
- Belanja Operasional: Rp39,79 miliar
- Total: Rp76.154.292.251
Pemerintah daerah berdalih anggaran ini disusun untuk mendukung efektivitas birokrasi dan kelancaran pelayanan administratif. Namun, justifikasi tersebut tidak cukup meredam reaksi publik terutama setelah Sekda Zaldi Dhuhana tak memberikan jawaban saat dimintai klarifikasi.
Himpunan Mahasiswa Petir menjadi pihak yang paling vokal mengkritik alokasi anggaran tersebut. Ketua Umum mereka, Tazkia Aulia, menyebut kebisuan Sekda justru memperkuat dugaan adanya ketidakpekaan pemerintah terhadap keadaan rakyat.
“APBD adalah amanah publik, bukan ruang nyaman bagi pejabat. Ketika rakyat kesulitan lapangan kerja, pengangguran tinggi, dan TPS minim, tiba-tiba Setda justru menikmati anggaran Rp76 miliar. Dan ketika ditanya, Sekdanya diam. Ini mencurigakan dan jelas tidak elok!” tegas Tazkia.
Ia juga menyoroti pos belanja operasional yang hampir menyentuh Rp40 miliar. Menurutnya, anggaran sebesar itu sangat tidak relevan jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga layanan publik.
Mahasiswa Petir mendesak agar Pemkab Serang tidak hanya memberikan penjelasan yang transparan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh atas anggaran Setda 2026. Mereka menilai angka puluhan miliar tersebut terlalu besar untuk sebuah sekretariat daerah di tengah kondisi daerah yang masih dipenuhi masalah mendasar.
“Kebisuan pejabat bukan jawaban. Yang dibutuhkan rakyat adalah keberpihakan, bukan kemewahan birokrasi,” ujar Tazkia.
Hingga kini, Sekda Zaldi Dhuhana belum memberikan pernyataan resmi terkait anggaran jumbo tersebut maupun respon atas kritik yang dilayangkan mahasiswa dan masyarakat.
