SERANG, RUBRIKBANTEN – Setelah mendapat gelombang protes dari ratusan warga sekitar kawasan wisata Gunung Pinang, Perum Perhutani KPH Banten akhirnya angkat bicara. Mereka mengungkapkan bahwa Asisten Perhutani (Asper) yang bertanggung jawab di wilayah tersebut telah diusulkan untuk diganti.
Proyek revitalisasi wisata Gunung Pinang menjadi sorotan tajam lantaran diduga belum mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Warga terdampak meminta aktivitas proyek dihentikan karena dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat.
Adang Mulyana, Kepala Subseksi Hukum, Kepatuhan, dan Komunikasi Perusahaan pada Perhutani KPH Banten menyampaikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti gejolak tersebut.
“Tim manajemen Perhutani KPH Banten sudah rapat dan mengusulkan pemberhentian Asper Gunung Pinang. Namun kewenangan penuh ada di kantor pimpinan pusat,” ujar Adang, Jumat (2/5/2025).
Adang menjelaskan, posisi Asper merupakan jabatan tertinggi di kawasan hutan Gunung Pinang, di bawahnya hanya ada Kepala Urusan (Kaur) yang menangani staf. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan dianggap penting untuk meredam konflik yang tengah terjadi.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa aktivitas revitalisasi di lokasi sudah dihentikan sejak Minggu hingga Senin kemarin. “Sudah tidak ada lagi alat berat di lokasi. Proyek saat ini dihentikan sementara,” tambahnya.
Menanggapi keluhan soal jalan rusak yang diperparah akibat proyek tersebut, Adang menyebutkan bahwa perbaikan sedang dilakukan. Ia menegaskan bahwa kerusakan jalan bukan semata-mata akibat revitalisasi, karena sebagian jalan memang sudah rusak sebelumnya. (*)
