CILEGON, RUBRIKBANTEN –Kota Cilegon kembali disorot. Di tengah derasnya arus investasi yang masuk, masalah klasik pengangguran dan kesenjangan ekonomi tetap menghantui kota industri ini. Direktur Eksekutif DLHB, M. Ibrohim Aswadi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya ditimpakan pada pundak pemerintah daerah.
“Masalah pengangguran bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi tanggung jawab renteng semua pelaku industri. Apalagi Cilegon adalah kota terkaya ke-4 dan salah satu magnet investasi nasional. Harusnya, SDM lokal jadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan,” tegas Ibrohim.
Ia menyoroti realita ironis: investasi di Cilegon terus tumbuh—bahkan capaian 2024 melebihi target dua kali lipat—namun dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi dinilai minim. Karena itu, Ibrohim mendesak adanya sinergi konkret antara pemerintah dan industri untuk menciptakan multiplier effect yang nyata.
“Investasi jangan hanya tumbuh dalam angka, tapi juga harus berakar dalam kesejahteraan rakyat. Perusahaan wajib memikirkan penyerapan tenaga kerja lokal, peluang usaha UMKM, dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya keberpihakan kepada tenaga kerja lokal. “Kami targetkan 70 persen tenaga kerja di pabrik-pabrik adalah warga Cilegon,” ujarnya. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung pelatihan melalui Disnaker dan BLK.
Lebih jauh, Dimyati meminta agar investasi dilindungi dari gangguan dan praktik kotor. “Kalau ada yang mengganggu investasi, saya siap pasang badan,” tegasnya.
Namun, menurut Ibrohim, pernyataan Wakil Gubernur itu harus segera ditindaklanjuti secara nyata, tidak hanya berhenti sebagai wacana. “Surat Edaran Gubernur harus segera dikeluarkan ke seluruh industri agar memprioritaskan 70% SDM lokal. Kalau tidak, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi hanya akan jadi slogan tanpa makna,” pungkasnya.
