CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menegaskan kondisi fiskal daerah sepanjang tahun anggaran 2025 berada dalam keadaan aman dan terkendali. Tidak hanya terbebas dari ancaman defisit, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data keuangan terbaru, progres belanja daerah telah mencapai 82,71 persen atau sekitar Rp1,7 triliun dari total target Rp2,1 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, Pemkot Cilegon telah merealisasikan Rp2,01 triliun atau 93,95 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun.
Kinerja paling mencolok terlihat pada sektor PAD. Dari target Rp921 miliar, realisasi PAD justru menembus angka Rp933 miliar atau 101,22 persen. Capaian ini menjadi sinyal kuat membaiknya kemampuan fiskal daerah.
Untuk komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD), dari target Rp1,2 triliun telah terealisasi Rp1,087 triliun atau setara 88,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, memastikan hasil kajian bersama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) menunjukkan tidak ada potensi kekurangan anggaran hingga akhir tahun.
“Pak Wali Kota sangat konsen terhadap kondisi fiskal Cilegon, sehingga tidak terjadi lagi defisit, gagal bayar, ataupun utang,” ujar Aziz, Rabu (24/12/2025).
Alih-alih defisit, Pemkot Cilegon justru diproyeksikan mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang lebih besar dari perencanaan awal. Jika sebelumnya SiLPA direncanakan sebesar Rp40 miliar, kini angkanya melonjak hingga Rp71 miliar.
“Prediksi sampai akhir tahun bukan defisit, tapi SiLPA. Awalnya direncanakan Rp40 miliar, terakhir di angka Rp71 miliar, dan ini masih dinamis,” jelas Aziz.
Ia menambahkan, lonjakan SiLPA tersebut berasal dari efisiensi belanja serta selisih tender pada sejumlah program pembangunan.
Senada, Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani, menjelaskan bahwa meski masih terdapat selisih sekitar 9 persen antara pendapatan dan belanja, seluruh kewajiban pemerintah daerah dipastikan dapat diselesaikan hingga tutup tahun anggaran.
“Kita pastikan tidak defisit. Semua kewajiban bisa terbayarkan, selama proses di OPD selesai dan dilanjutkan ke kami, kami siap membayar,” tegas Dana.
Dana juga memastikan seluruh honorarium pegawai telah dibayarkan sejak awal Desember 2025. Menurutnya, kondisi keuangan yang sehat ini merupakan hasil dari optimalisasi pendapatan serta efektivitas dan pengendalian belanja daerah.
“Satu sisi kita mampu menggali pendapatan secara maksimal, di sisi lain belanja kita efektif. Pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan baik,” pungkasnya.
