CILEGON, RUBRIKBANTEN – Program Beasiswa Cilegon Juara yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Cilegon kembali menuai sorotan. Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tidak tepat sasaran penerima beasiswa tersebut.
“Teman-teman HMI menyampaikan aspirasi bahwa ada permasalahan dalam distribusi beasiswa. Ini menjadi tugas moral bagi kami di Komisi II untuk mengawasi, apakah program Beasiswa Cilegon Juara ini benar-benar tepat sasaran atau tidak,” tegas Fauzi, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, beasiswa yang berlandaskan komposisi 60 persen prestasi dan 40 persen bagi mahasiswa tidak mampu harus berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban keluarga dari kalangan ekonomi lemah. Namun, temuan di lapangan justru sebaliknya.
“Kami akan lakukan rapat bersama Kesra. Program ini harus dievaluasi menyeluruh. Tahun ini memang baru 500 penerima, tapi menjadi catatan penting agar ke depan tidak terulang lagi,” lanjutnya.
Sementara itu, Alfa Fahrizi, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Cilegon, mengungkap adanya kejanggalan dalam seleksi penerima. Ia menyebut ada mahasiswa dari keluarga tidak mampu justru gagal mendapatkan beasiswa karena hasil desil di Dinsos yang tidak sesuai fakta lapangan.
“Ada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang justru dapat desil 5, padahal seharusnya masuk desil 6. Sementara ada yang dari kalangan menengah ke atas justru juga dapat desil 5. Itu saya cek langsung di Dinsos dan dibenarkan staf di sana,” ungkap Alfa.
HMI juga menyoroti survei Kesra di 8 kecamatan dan 2 kelurahan yang mengakui adanya ketidaktepatan dalam pendataan.
“Kami minta data penerima beasiswa di-cross check ulang, terutama jalur tidak mampu. Kalau ternyata berasal dari keluarga mampu, penerimanya harus digugurkan dan diganti dengan mahasiswa dari kalangan tidak mampu yang lebih layak,” tegas Alfa.
Menurut data yang dihimpun HMI, ada lebih dari 100 mahasiswa dari keluarga tidak mampu dengan desil 6 yang justru tidak masuk daftar penerima.
Fauzi menegaskan bahwa Komisi II DPRD Cilegon tidak akan tinggal diam. Evaluasi total akan dilakukan agar program ini benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Tidak ada alasan bagi Kesra mengulangi kesalahan yang sama. Program ini menggunakan anggaran daerah, maka harus benar-benar tepat sasaran,” pungkas Fauzi.
HMI memastikan akan terus mengawal program ini, bahkan menuntut agar Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2025 tentang Beasiswa Cilegon Juara dijalankan secara terbuka sesuai juklak dan juknis.
