CILEGON, RUBRIKBANTEN – Aliansi Korban Banjir Kota Cilegon secara tegas mendesak Wali Kota Cilegon agar segera membentuk Tim Khusus Penanganan Banjir yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, Kadin, industri, hingga perwakilan masyarakat terdampak.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Pemerintah Kota Cilegon, DPRD, unsur industri, dan masyarakat di Aula DPRD Kota Cilegon, Jumat (9/1/2026).
Perwakilan Aliansi Masyarakat Cilegon Darurat Banjir, M. Ibrohim Aswadi, menegaskan bahwa persoalan banjir di Cilegon tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Menurutnya, penanganan harus dilakukan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir ini harus satu kesatuan dari hulu sampai hilir. Tidak bisa setengah-setengah,” tegas Ibrohim.
Di wilayah hulu, Aliansi meminta adanya moratorium pembangunan, penghijauan, serta rekondisi kawasan resapan air. Sementara di wilayah tengah, terdapat persoalan krusial seperti gorong-gorong rel kereta api, gorong-gorong jalan nasional, hingga pagar industri yang dinilai menghambat aliran air.
Sedangkan di wilayah hilir, Aliansi mendorong pembangunan sodetan baru dari kawasan industri Citangkil hingga Gunung Sugih yang langsung mengarah ke laut lepas sebagai tampungan akhir debit air hujan.
Tak hanya itu, Ibrohim juga mengusulkan pembangunan Long Water Storage (LWS) di area lahan tidak terpakai milik PT Krakatau Steel, mulai dari wilayah Oktif hingga KBS.
“Kalau LWS itu dibangun, kami yakin bisa menampung jutaan debit air dan sangat signifikan mengurangi banjir di Cilegon,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, menyatakan bahwa Pemkot telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, seperti normalisasi kali dan pelebaran saluran irigasi.
Namun, Aziz mengakui bahwa usulan pembentukan tim khusus merupakan langkah strategis agar penanganan banjir lebih efektif dan terkoordinasi lintas sektor.
“Ini masukan yang sangat baik. Penanganan banjir memang tidak bisa hanya oleh pemerintah. Kami akan segera mendata unsur-unsur yang terlibat dan membentuk tim khusus yang akan ditetapkan melalui SK Wali Kota,” jelas Aziz.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, mengapresiasi keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya, banjir bukan semata-mata kesalahan satu pihak, melainkan persoalan bersama seluruh elemen Kota Cilegon.
“Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita duduk bersama mencari solusi konkret agar banjir tidak terus menjadi masalah tahunan,” tegas Sitta.
Ia pun menekankan bahwa penanganan banjir ke depan harus dilakukan secara serius, adil, dan berkelanjutan, bukan sekadar wacana.
“Jangan sampai penanganan banjir hanya jadi kata-kata langganan tanpa solusi nyata,” pungkasnya.
