SERANG, RUBRIKBANTEN — Suhu hubungan antara mahasiswa dan instansi pemerintah kian memanas. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka–Banten melayangkan kekecewaan keras terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Banten yang berulang kali menunda agenda audiensi penting terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di wilayah tersebut.
Audiensi yang telah dijadwalkan sejak September 2025 itu disebut telah reschedule berkali-kali, padahal menurut HMI, pembahasan mengenai tata kelola pelayanan haji dan umrah merupakan isu strategis dan mendesak yang menyangkut kepentingan umat.
“Kami sangat menyesalkan ketidaksiapan pihak Kanwil Kemenag dalam menindaklanjuti agenda audiensi ini. Tujuan kami sederhana — ingin berdialog, menyampaikan aspirasi, dan mencari solusi bersama terkait problem pelayanan haji dan umrah yang menjadi keresahan masyarakat,” tegas Naseh Al-Aziiz, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat BADKO HMI Jabodetabeka–Banten, dalam keterangan resminya.
HMI Beberkan Masalah Krusial Layanan Haji di Banten
BADKO HMI menilai, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian langsung dari Kemenag Banten, di antaranya:
- Lamanya masa tunggu calon jamaah haji (JCH) yang mencapai lebih dari 25 tahun di beberapa kabupaten seperti Lebak dan Pandeglang.
- Jumlah daftar tunggu calon jamaah haji mencapai 106.132 orang untuk keberangkatan tahun 2026.
- Ketidakmerataan kuota antar daerah, yang menimbulkan kesenjangan pelayanan haji di tiap kabupaten/kota.
- Minimnya transparansi informasi haji, membuat calon jamaah tidak memperoleh kepastian jadwal keberangkatan dan status administrasi.
- Kualitas layanan kesehatan, pondokan, dan katering yang dinilai perlu terus dievaluasi agar jamaah memperoleh pelayanan layak dan manusiawi.
Menurut HMI, lambannya komunikasi dan koordinasi antara lembaga mahasiswa dan pemerintah hanya akan memperparah persoalan umat dan memperlambat reformasi pelayanan publik di bidang haji dan umrah.
Mahasiswa Tawarkan Solusi, Bukan Konfrontasi
BADKO HMI menegaskan bahwa audiensi yang diminta bukan untuk konfrontasi, melainkan sebagai ruang silaturahmi kelembagaan dan wadah untuk menyampaikan ide konstruktif.
Beberapa gagasan strategis yang ingin ditawarkan HMI antara lain:
- Digitalisasi sistem pendaftaran dan pemantauan haji agar lebih akuntabel dan transparan.
- Peningkatan layanan bagi jamaah lansia dan disabilitas.
- Pelibatan mahasiswa dalam program literasi manasik haji dan edukasi publik.
- Penguatan fungsi pengawasan masyarakat (public monitoring) terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Namun, HMI menyesalkan bahwa penundaan berulang dari pihak Kanwil Kemenag telah menghambat dialog produktif tersebut.
Seruan Terbuka: Kemenag Harus Buka Ruang Dialog!
Dalam pernyataan sikapnya, BADKO HMI Jabodetabeka–Banten menyerukan kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Banten untuk segera menjadwalkan ulang audiensi secara terbuka dan pasti, mengingat persoalan haji dan umrah menyangkut hak masyarakat sebagai umat beragama.
“Kami menghormati kesibukan Kakanwil, tetapi persoalan umat tidak bisa terus ditunda. Kami berharap Kemenag Banten menunjukkan itikad baik untuk berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat,” tegas pernyataan resmi BADKO HMI.
Lebih lanjut, Naseh Al-Aziiz menyampaikan peringatan keras:
“Keinginan kami sederhana, ingin mengetahui secara transparan problematika haji dan umrah yang menimbulkan opini liar di masyarakat. Apakah Pak Kakanwil memang tidak ingin menemui kami? Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka kami siap melakukan aksi untuk menuntut pencopotan Kakanwil dan Kepala Bidang Haji demi Banten yang bersih dari korupsi!”
BADKO HMI memastikan akan tetap menjaga etika kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi, namun menegaskan tidak akan tinggal diam bila ruang dialog terus diabaikan.
