CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bergerak cepat merespons kritik publik terkait pengelolaan keuangan Masjid Agung Cilegon yang belakangan menjadi sorotan. Setelah sejumlah organisasi masyarakat seperti KAHMI Cilegon dan kelompok mahasiswa mempertanyakan transparansi keuangan—terutama menyusul keterlambatan pembayaran listrik—Pemkot menegaskan akan membenahi pengelolaan melalui peraturan wali kota (perwal) yang segera disusun.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari pengurus Masjid Agung dan Yayasan Masjid Agung Nurul Ikhlas Islamic Center untuk penataan ulang manajemen dan aset.
“Kita langsung bentuk tim dan menindaklanjuti pertemuan dengan yayasan. Semua aset dan bentuk kegiatan akan diatur supaya Pemkot bisa ikut mengelola dan menjamin transparansi,” ujar Robinsar, Rabu (7/5).
Langkah konkret ini akan dituangkan dalam bentuk perwal, yang tengah dipersiapkan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan aset Masjid Agung bisa berjalan profesional dan akuntabel.
Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Cilegon, Rahmatullah, menambahkan bahwa secara teknis pembentukan tim gabungan antara pemerintah dan yayasan akan segera dilaksanakan.
“Kita akan inventarisasi seluruh aset, dan insya Allah, perwal segera diterbitkan oleh Wali Kota Robinsar dalam waktu dekat,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai sorotan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Masjid Agung Cilegon sebagai salah satu ikon keagamaan dan sosial di Kota Cilegon. (*)
