SERANG, RUBRIKBANTEN — Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) memperkuat sinergi antarpelaku usaha kawasan berikat di Provinsi Banten dalam menghadapi dinamika industri global.
Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu fokus dalam Musyawarah Luar Biasa (Muswillub) APKB Banten dengan mengusung tema “Penguatan Sinergi Kawasan Berikat Banten Dalam Menghadapi Dinamika Industri Global.”
Dalam agenda tersebut, dilakukan pemilihan kepengurusan APKB wilayah Banten sekaligus kepengurusan dua cabang yang berada di bawahnya, yakni Cabang Tangerang dan Cabang Merak.
Hasil musyawarah menetapkan Titin Kholawiyah sebagai Ketua APKB Cabang Merak, sementara Ibnu Masngut dipercaya memimpin APKB Cabang Tangerang.
Titin mengatakan, APKB Banten saat ini memiliki dua cabang yang merujuk pada wilayah pelayanan kantor Bea dan Cukai, yakni Cabang Tangerang dan Cabang Merak.
“Untuk di Banten ada dua cabang, yaitu Tangerang dan Merak. Saya terpilih sebagai Ketua APKB Cabang Merak,” ujar Titin.
Ia menjelaskan, APKB Cabang Merak menaungi sekitar 26 perusahaan kawasan berikat yang berada di sejumlah wilayah industri, mulai dari Cikande hingga kawasan Ciwandan, Bojonegara, dan Pulomerak.
Sementara itu, APKB Cabang Tangerang menaungi sekitar 43 perusahaan kawasan berikat.
Menurut Titin, keberadaan APKB diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan sinergi antarpelaku usaha, khususnya dalam merespons berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi dunia industri.
Penguatan kolaborasi dinilai penting agar perusahaan kawasan berikat dapat terus beradaptasi dengan dinamika industri global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Titin sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan aktivitas yang berkaitan dengan dunia usaha. Perempuan kelahiran Bojonegara tersebut juga tercatat aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan jaringan alumni HMI perempuan di Banten.
Dengan dipercaya memimpin APKB Cabang Merak, Titin diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara perusahaan kawasan berikat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah Merak dan sekitarnya.
