SERANG, RUBRIKBANTEN – Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten terkait polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 yang ramai jadi sorotan publik. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam merespons berbagai keluhan masyarakat terkait proses pendaftaran dan seleksi siswa baru.
Dalam keterangannya, Wagub Dimyati menyatakan bahwa sistem SPMB harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan inklusivitas. “Saya tidak ingin ada masyarakat yang merasa dipersulit atau ada kesan diskriminatif dalam proses penerimaan siswa baru. Pendidikan adalah hak semua anak,” tegasnya.
Menurut informasi yang dihimpun, beberapa keluhan mencuat di sejumlah daerah, mulai dari kendala teknis saat pendaftaran daring hingga dugaan adanya praktik titip-menitip di sekolah-sekolah favorit.
Kadisdik Provinsi Banten yang dipanggil ke Pendopo Wakil Gubernur pun diminta memberikan klarifikasi dan menyampaikan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem. “Kita ingin tahun depan, sistem penerimaan murid benar-benar terstruktur, berbasis data, dan bisa diakses semua kalangan,” tambah Dimyati.
Wakil Gubernur juga mengimbau agar Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka posko pengaduan di setiap kabupaten/kota agar masyarakat bisa menyampaikan langsung kendala yang mereka alami.
Langkah ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk pegiat pendidikan dan orang tua siswa, yang berharap evaluasi SPMB ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan di Provinsi Banten secara menyeluruh.
