SERANG, RUBRIKBANTEN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di tengah defisit anggaran dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten, menjadi sorotan tajam.
Program yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini seharusnya memberikan manfaat langsung bagi anak usia sekolah, namun hingga dua pekan pelaksanaannya, sejumlah lembaga pendidikan belum merasakan dampaknya. Bahkan, pengelolaan program tersebut dinilai amatir dan penuh masalah.
Menurut Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (Fordiska Libas), Ocit Abdurrosyid Siddiq, meskipun baru sepekan berjalan, sudah ada keluhan terkait keterlambatan distribusi makanan dan kualitas porsi yang minim. “Sudah dua pekan berjalan, anak didik kami belum merasakan manfaatnya. Program ini seperti tak terkelola dengan baik,” ujarnya.
Siddiq juga menyebutkan, beredar kabar bahwa dana untuk program ini sementara diambil dari kantong pribadi Prabowo, sementara Ketua DPD RI mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan sumbangan bagi pembiayaan MBG. Selain itu, zakat juga disebut-sebut akan dialokasikan untuk program ini, menambah kesan bahwa perencanaan dan pendanaan program ini masih sangat diragukan.
Ocit menegaskan bahwa program MBG membutuhkan dana besar, yang tidak sebanding dengan defisit anggaran negara. “Untuk membangun infrastruktur saja kita harus utang, apalagi program rutin seperti ini,” tambahnya, mengungkapkan kekecewaannya.
Ocit mengusulkan agar program ini lebih baik dikelola oleh pihak ketiga yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan makanan bergizi, seperti perusahaan catering. Dia juga menyarankan agar program ini diintegrasikan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan melibatkan sekolah dan masyarakat sekitar sebagai mitra. Hal ini, menurutnya, dapat mengurangi biaya operasional yang tidak sedikit dan memberikan peluang bagi masyarakat setempat. (Red)
