JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Gonjang-ganjing di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kian memanas! Di tengah hiruk-pikuk klaim keabsahan kepemimpinan organisasi wartawan tertua di Indonesia ini, PWI Pusat akhirnya angkat bicara secara tegas.
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, didampingi Sekretaris Jenderal Wina Armada, menegaskan bahwa pihaknya merasa perlu memberikan klarifikasi sekaligus edukasi kepada wartawan dan publik agar tidak tersesat oleh narasi sepihak yang menyesatkan.
“Banyak wartawan di daerah tidak tahu bahwa Hendry Ch Bangun (HCB) sudah resmi diberhentikan sebagai anggota PWI. Otomatis, ia juga tidak lagi sah menjabat sebagai Ketua Umum. Ini bukan opini, tapi hasil keputusan resmi organisasi,” tegas Zulmansyah, Minggu (15/6/2025).
Menurutnya, pemecatan HCB dilakukan oleh tiga struktur sah PWI, yakni Dewan Kehormatan PWI Pusat, PWI Provinsi DKI Jakarta, serta Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai forum tertinggi organisasi. Pemecatan ini dilatari oleh sejumlah pelanggaran etik berat, termasuk pengakuan atas praktik “cashback” dana UKW dan tindakan sepihak membentuk Dewan Kehormatan tandingan.
Bukan Sekadar Konflik, Ini Krisis Konstitusional
Polemik makin pelik ketika HCB tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum meski telah diberhentikan, bahkan setelah Kementerian Hukum dan HAM secara resmi membekukan kepengurusannya. Dewan Pers pun telah menegaskan bahwa HCB tidak lagi diakui sebagai pimpinan PWI dan melarang penggunaan fasilitas organisasi atas namanya.
Ironisnya, sehari setelah kedua kubu menandatangani Kesepakatan Jakarta — hasil mediasi Dewan Pers yang menyepakati rekonsiliasi dan rencana Kongres Persatuan PWI — kubu HCB justru kembali mengklaim legalitas kepemimpinannya saat menghadiri acara di Indramayu, Jawa Barat.
“Tentu ini disayangkan. Padahal semua pihak sudah sepakat untuk ‘kosong-kosong’ demi PWI yang utuh kembali. Maka kami mendorong Kongres Persatuan digelar lebih cepat, bila perlu Juli sudah jalan. Jangan tunggu Agustus,” ujar Zulmansyah lantang.
Zulmansyah: Wartawan Harus Tahu Etika, Bukan Sekadar Administrasi
Zulmansyah juga menekankan pentingnya pemahaman wartawan terhadap aspek etik dan konstitusional organisasi. Ia menjelaskan bahwa dokumen administratif seperti SK Kemenkumham bukanlah satu-satunya penentu keabsahan kepemimpinan, apalagi jika seseorang telah diberhentikan secara etik dan keanggotaan.
“Putusan sela pengadilan itu bukan putusan akhir. Jangan jadikan dalih hukum untuk memutarbalikkan fakta organisasi,” tegasnya.
Fakta PWI yang Harus Diketahui Wartawan:
- Pemecatan Sah: Diputuskan oleh Dewan Kehormatan, PWI DKI Jakarta, dan KLB.
- Pelanggaran Etik: Mulai dari praktik “cashback” hingga pembentukan DK tandingan.
- Status Hukum: Kepengurusan versi HCB dibekukan Kemenkumham; Dewan Pers tak lagi mengakui legitimasinya.
Kongres Persatuan Jadi Solusi Bermartabat
Saat ini, Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) hasil kesepakatan bersama tengah bekerja mempersiapkan Kongres Persatuan PWI yang ditargetkan berlangsung maksimal pada 30 Agustus 2025.
“Kita semua harus menjaga marwah organisasi. Ini saatnya bersatu, bukan saling menjatuhkan,” pungkas Zulmansyah.
Seruan untuk Wartawan dan Media:
- Teliti semua klaim yang beredar.
- Hormati mekanisme organisasi dan hukum internal.
- Dukung proses rekonsiliasi demi PWI yang bersatu dan bermartabat.
“PWI bukan milik segelintir elite, tapi milik seluruh wartawan Indonesia. Mari kita kembalikan kejayaan organisasi ini dengan profesionalisme, bukan intrik,” tutupnya tegas. (*)
