CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon harus menerima kenyataan pahit di tengah tahun 2024 setelah gagal mencapai target pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Meskipun capaian pajak daerah secara keseluruhan sudah melampaui 100% di hampir semua sektor, BPHTB menjadi satu-satunya yang terhambat berat, dengan pencapaian hanya sekitar 17,25% dari target 500 miliar rupiah, atau sekitar 91,13 miliar rupiah.
Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Ahmad Furqon, kegagalan ini disebabkan oleh batalnya transaksi jual beli tanah di salah satu kawasan industri besar yang sebelumnya diharapkan bisa mendatangkan investasi asing.
“BPHTB itu memang sulit diprediksi. Kalau transaksi jual beli tanah dan bangunan berlangsung, maka pajaknya bisa didapat. Namun, karena investasi asing yang direncanakan tidak jadi, maka proses jual beli tersebut batal dan pajak BPHTB pun tidak terhimpun,” jelas Ahmad Furqon.
Batalnya investasi asing ini mempengaruhi perhitungan pajak BPHTB yang diharapkan bisa memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Kota Cilegon. Padahal, sektor ini diproyeksikan bisa mencapai angka 500 miliar rupiah, namun hanya mampu tercapai sekitar 91 miliar rupiah, atau hanya sekitar 17,25%.
Dengan target pajak 1,068 triliun rupiah di tahun 2024, Pemkot Cilegon hanya mampu meraih 590 miliar rupiah, yang berarti hanya tercapai sekitar 60% dari target. Terlepas dari itu, sektor pajak lainnya berhasil melampaui ekspektasi, namun kegagalan BPHTB ini menambah tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini. (Red)
