JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menuai kritik tajam. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI, Senin (5/5/2025), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyuarakan kekhawatiran soal potensi pembungkaman kebebasan pers.
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyebut revisi UU Penyiaran harus menjadi benteng demokrasi, bukan alat represi. “Jangan sampai pengawasan berubah jadi sensor. Kemerdekaan pers adalah harga mati,” tegasnya.
PWI menyoroti pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan rawan disalahgunakan, termasuk Pasal 27 tentang pengawasan konten, Pasal 35 soal sensor konten tanpa batasan jelas, serta Pasal 42 yang memberi negara wewenang besar mencabut izin siaran.
Komisi I DPR menegaskan tidak ingin membuat regulasi yang kaku. Wakil Ketua Komisi, Dave Laksono, memastikan RUU ini harus adaptif terhadap zaman. “Kami ingin dengar langsung dari pelaku media. RUU ini harus melindungi publik tanpa membatasi pers dan kreator digital,” ujarnya.
AVISI menolak regulasi yang membebani inovasi di platform digital, sementara AJI menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis. “UU Penyiaran jangan jadi alat pembungkam kritik,” tegas AJI.
Komisi I DPR RI berjanji menampung seluruh masukan sebelum RUU dibawa ke Panja. Poin krusial yang jadi perhatian adalah tumpang tindih dengan UU Pers, kewenangan lembaga pengawas, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
Proses revisi pun dipastikan masih panjang. Namun satu hal yang jelas: pertarungan antara regulasi dan kebebasan pers kini telah dimulai.
