CILEGON, RUBRIKBANTEN – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Termarginalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Cilegon, Rabu (8/1/2025). Aksi ini dilakukan untuk menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon segera menyelesaikan krisis devisit anggaran yang berdampak pada tertundanya pembayaran honor ribuan guru dan tagihan kontraktor pihak ketiga.
Perwakilan massa aksi, Alik, menyatakan keprihatinannya terhadap ribuan guru yang belum menerima honor selama beberapa bulan di tahun 2024.
“Saya ikut aksi karena miris melihat guru-guru, mulai dari guru madrasah, guru honor, guru ngaji, hingga guru PAUD, yang mencerdaskan generasi bangsa tapi haknya tidak dibayarkan. Pemkot Cilegon harus bertanggung jawab karena itu hak mereka,” tegasnya.
Hal ini, menurut Alik, mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan di akhir masa jabatan Walikota Helldy Agustian. Bahkan, katanya, media lokal pun turut terdampak karena banyak iklan yang belum dibayarkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Cilegon.
Tuntutan serupa disuarakan oleh Korlap Aksi, Faturohman, yang meminta Pemkot segera melunasi kewajibannya kepada kontraktor pihak ketiga.
“Ratusan miliar devisit anggaran, ke mana uangnya? Bagaimana pengelolaan keuangan daerah? Walikota harus bicara terbuka kepada publik. Kami turun hari ini untuk mendesak pertanggungjawaban, termasuk pembayaran honor ribuan guru,” ujar Faturohman.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah pejabat Pemkot Cilegon menemui massa, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Heni Anita Susila, dan Plt Asda I Pemkot Cilegon, Ajiz Setia Adi.
Ajiz menjelaskan bahwa Pemkot sedang berupaya mempercepat pembayaran tagihan pihak ketiga sebelum masa pelantikan walikota baru. Namun, untuk honor guru, ia mengakui bahwa persoalan itu lebih rumit.
“Honor guru hangus karena terbentur aturan. Kami akan konsultasi hukum ke Kejari agar ada solusi,” katanya.
Setelah menyampaikan aspirasinya dan berdialog dengan perwakilan Pemkot, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Namun, desakan masyarakat untuk transparansi dan pertanggungjawaban masih menjadi sorotan utama dalam krisis ini. (Har/RB)
