SERANG, RUBRIKBANTEN — Konsorsium Milenial Kabupaten Serang menyampaikan keprihatinan mendalam atas pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Serang 2024. Mereka mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Putusan MK ini adalah bentuk keberanian dalam menegakkan keadilan pemilu serta menjaga prinsip demokrasi yang bersih dan berintegritas,” tegas Ades Suntama, perwakilan Konsorsium Milenial Kabupaten Serang, dalam pernyataannya, Rabu (12/3).
Mereka menilai keterlibatan langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, dalam mendukung istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai demokrasi. “Seorang pejabat negara seharusnya menjaga netralitas, bukan malah menggunakan pengaruh dan fasilitas negara demi memenangkan pihak tertentu,” tambah Ades.
Konsorsium Milenial Kabupaten Serang menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa tercipta melalui persaingan adil, di mana kandidat dipilih karena kapasitas, rekam jejak, serta visi dan misi mereka untuk membangun daerah, bukan karena intervensi kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Konsorsium juga mengapresiasi langkah hukum pasangan calon Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna yang telah berani membongkar dan melawan praktik kecurangan TSM tersebut. Mereka menilai keberanian pasangan calon itu bukan hanya membela hak mereka sebagai peserta pilkada, tetapi juga membela hak masyarakat Serang untuk mendapatkan pemimpin yang terpilih secara sah dan demokratis.
Konsorsium Milenial mengajak masyarakat Serang, terutama generasi muda, untuk aktif mengawal proses demokrasi, khususnya dalam PSU mendatang. “Pemilihan ulang ini harus jadi momentum untuk memastikan suara rakyat dihormati tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” tegas Ades.
Mereka juga mendesak seluruh aparat penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak profesional, transparan, dan menjamin PSU berjalan dengan jujur dan adil.
“Kami akan terus mengawal demokrasi yang bersih dan bermartabat di Kabupaten Serang. Kami percaya, pemimpin yang benar-benar mendapat dukungan rakyatlah yang pantas membawa Kabupaten Serang menuju arah yang lebih baik,” tutup Ades Suntama. (*)
