JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Majelis Ulama Nusantara (MUN) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya pada 28 Februari 2025 di Jakarta. Dalam Munas tersebut, selain menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), MUN juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis terkait kebijakan nasional.
Salah satu rekomendasi utama MUN adalah dukungan terhadap program DANANTARA (Daya Anagata Nusantara) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sekjen MUN, Kyai Alwiyan Qosid Syam’un, menegaskan bahwa DANANTARA harus lebih dari sekadar konsolidasi aset pemerintah. Program ini, menurutnya, harus diarahkan untuk nasionalisasi sektor pangan dan energi guna mewujudkan kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999.
“Jika industri strategis dan energi dikuasai oleh swasta dari hulu ke hilir, maka sulit rasanya ketahanan nasional bisa stabil. Urusan hajat hidup rakyat tidak boleh lepas dari kendali negara,” tegas Kyai Alwiyan.
MUN juga menyoroti penyimpangan praktik ekonomi di Indonesia yang seharusnya berbasis ekonomi kerakyatan, tetapi justru cenderung condong ke ekonomi pasar bebas. Kyai Alwiyan menilai bahwa saat ini negara kehilangan kendali atas sektor-sektor vital, seperti pangan dan energi, sehingga kesejahteraan rakyat tergadaikan kepada mekanisme pasar.
Selain itu, MUN menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila dan moderasi beragama juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional. Hal ini, kata Kyai Alwiyan, harus berjalan beriringan dengan modernisasi alutsista militer dalam menghadapi tantangan geopolitik global.
Dalam Munas ini, MUN juga mendesak pemerintah untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut MUN, PSN adalah alat (wasaa’il) bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, MUN turut menyoroti ketimpangan dalam sektor pendidikan, terutama perlakuan diskriminatif terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). MUN meminta pemerintah untuk menyetarakan perlakuan terhadap MDTA dengan pendidikan dasar lainnya, baik dari sisi regulasi maupun anggaran.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, MUN menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. “Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pasar. Nasionalisasi sektor strategis adalah kunci kemandirian bangsa,” pungkas Kyai Alwiyan. (Har/RB)
