SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendorong percepatan pembangunan permukiman yang layak, sehat, dan teratur bagi masyarakat. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam proses pembangunan, termasuk dunia usaha.
“Pembangunan yang melibatkan banyak pihak akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Nana dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten Tahun 2026, Rabu (26/2/2025), di Auditorium Dinas PRKP, KP3B Curug, Kota Serang.
Menurutnya, permukiman dan perumahan merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, kolaborasi dengan stakeholder, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, menjadi kunci dalam merumuskan program kerja 2026.
Salah satu langkah strategis yang diambil Pemprov Banten adalah menggandeng lebih dari 36.000 dunia usaha dan industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Nana menilai keterlibatan sektor swasta sangat krusial, mengingat anggaran dari APBN dan APBD memiliki keterbatasan.
“Jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tentu tidak akan cukup. Kita butuh terobosan baru yang out of the box, namun tetap dalam koridor aturan,” tegasnya.
Menurut Nana, percepatan pembangunan permukiman yang layak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, yakni penyediaan 3 juta rumah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten, M. Rachmat Rogianto, mengungkapkan bahwa Banten memiliki potensi besar dalam mendukung target nasional. Hal ini didukung oleh kehadiran berbagai industri strategis, mulai dari semen hingga bahan bangunan lainnya.
“Kami akan mensinkronkan target 3 juta rumah dengan program Pemerintah Pusat. Yang jelas, Pemprov Banten sudah memiliki perencanaan sesuai kemampuan anggaran yang ada,” ujar Rachmat. (Har/RB)
