CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas hidup, tetapi kenyataannya masih banyak buruh yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena faktor ekonomi. Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon bersama PC FSKEP SPSI Kota Cilegon menggelar konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Cilegon pada Senin (17/02/25).
Konsolidasi ini bertujuan untuk membuka akses pendidikan bagi buruh melalui program kejar Paket A, B, dan C, sebagai wujud implementasi Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara.
Kabid Hubungan Industri, Faruk Oktavian, bersama pengurus PC FSKEP SPSI Kota Cilegon berdiskusi dengan Kepala Bidang P2PNFK Disdikbud Cilegon, Vania Eriza, mengenai berbagai aspek kegiatan belajar bagi buruh.
Faruk menegaskan bahwa program kejar paket merupakan solusi bagi buruh yang belum menyelesaikan pendidikan formal. “Kami menyadari masih banyak buruh yang tidak memiliki ijazah SD, SMP, maupun SMA. Dengan program kesetaraan ini, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ungkapnya.
Menurutnya, di tengah persaingan di era Revolusi Industri, pendidikan menjadi faktor penting bagi buruh untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing. “Pendidikan adalah bekal menghadapi tantangan zaman. Buruh harus siap, dan kami hadir untuk membantu,” tambahnya.
Sementara itu, Vania Eriza menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap mendukung buruh yang ingin melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Paket A, B, atau C secara gratis,” jelas Vania. Saat ini, terdapat 19 PKBM di Kota Cilegon yang terbuka bagi masyarakat yang putus sekolah.
Sekjen PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon, Eko Susanto, mengapresiasi program ini dan menyoroti urgensi pendidikan bagi buruh, terutama di tengah isu gelombang PHK.
“Berdasarkan data kami, lebih dari 24 anggota masih belum menyelesaikan pendidikan SMA. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang tidak menentu, pendidikan kesetaraan ini menjadi solusi penting agar buruh lebih siap menghadapi tantangan,” ujar Eko.
Ia berharap sinergi antara Disnaker dan Disdikbud terus berlanjut untuk memastikan buruh di Kota Cilegon mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya program ini, buruh tidak lagi harus memilih antara bekerja atau sekolah. Kini, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa mengorbankan pekerjaan. Pemerintah pun terus bergerak agar tidak ada lagi buruh yang tertinggal dalam hal pendidikan. (Har/RB)
