CILEGON, RUBRIKBANTEN – Maman Mauludin akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian dirinya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon. Ia membeberkan runtutan peristiwa yang disebutnya sebagai upaya sistematis untuk menggulingkan dirinya dari jabatan strategis tersebut.
Menurut Maman, upaya pelengserannya sudah dimulai sejak Agustus 2025. Puncaknya terjadi pada 27 Agustus 2025, ketika Walikota Cilegon Robinsar mendatangi ruang kerjanya di Setda Cilegon. Dalam pertemuan empat mata itu, Robinsar menyampaikan rencana merombak jajaran eselon dua hingga eselon empat, termasuk posisi Sekda.
“Beliau mengatakan untuk mengosongkan kursi Sekda. Bahkan saat itu beliau menyampaikan, ‘Pa Sekda harus ikhlas’,” ujar Maman, Rabu 3 Desember 2025.
Tak lama berselang, Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo memintanya menjelaskan isi pertemuan tersebut. Maman mengaku menyampaikan secara transparan sesuai yang disampaikan Robinsar.
Ketegangan meningkat pada 1 September 2025, saat Robinsar menghubunginya melalui WhatsApp dan menanyakan keputusan terkait pengosongan kursi Sekda.
“Pa Wali menulis, ‘Pa Sekda, keputusan ditunggu hari ini’. Saya jawab: siap,” ungkapnya.
Seiring waktu, Maman merasa posisinya semakin disisihkan. Puncaknya ketika ia tidak dilibatkan dalam susunan Panitia Seleksi (Pansel) asesmen eselon dua, sebuah kewenangan yang menurutnya melekat pada jabatan Sekda.
Pada 11 September 2025, ia memanggil Kepala BKPSDM dan jajaran serta Asda III Syafrudin untuk meminta klarifikasi.
“Kepala BKPSDM menjawab itu arahan pimpinan. Saya bilang agar dikaji, karena saya masih pejabat berwenang sesuai undang-undang,” tegas Maman.
Pada 16 September 2025, sebuah surat undangan wawancara rotasi-mutasi eselon dua diterimanya melalui Pamdal. Surat itu ditandatangani Ketua Pansel, Syaiful Bahri, untuk pelaksanaan pada 17 September 2025.
Merasa janggal, Maman memilih berkonsultasi langsung ke BKN. Ia bertemu Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV, Arfiani Haryanti.
Mengacu pada Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019, asesmen hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi.
“Saya tidak hadir bukan tanpa dasar. Semua ada aturan, dan saya tidak melanggar,” jelasnya.
Untuk panggilan asesmen berikutnya pada 15 Oktober 2025, Maman mengaku telah memiliki agenda supervisi pencegahan korupsi sejak pagi hingga sore, sehingga tidak bisa hadir.
Terkait rekomendasi BKN tertanggal 19 November 2025, Maman menegaskan bahwa itu bukan sanksi, melainkan rekomendasi yang masih memiliki tenggat waktu hingga 24 Februari 2026.
Di tengah proses yang bergulir, Walikota Cilegon Robinsar pada 1 Desember 2025 telah mengeluarkan surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas Sekda kepada Aziz Setia Ade Putra.
Namun hingga 3 Desember, Maman mengaku belum menerima surat keputusan pencopotan dirinya sebagai Sekda.
“Sampai hari ini saya belum menerima pemberitahuan resmi. Saya hanya tahu dari media bahwa posisi itu sudah diambil alih,” ujarnya.
Menurut Maman, mekanisme pemberhentian Sekda seharusnya melalui tahapan berjenjang mulai dari Walikota, Gubernur, hingga Kemendagri. Ia mengaku tidak mengetahui apakah prosedur itu ditempuh.
“Saya tidak tahu apakah prosedurnya dilalui atau tidak,” ucapnya.
Meski menyayangkan proses yang dinilainya tidak sesuai aturan, Maman menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan pemberhentiannya selama sesuai prosedur dan perundang-undangan.
Untuk langkah selanjutnya, Maman menyebut masih menunggu surat resmi dari pemerintah daerah terkait status jabatannya.
