CILEGON, RUBRIKBANTEN – BPD PHRI Provinsi Banten mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera membentuk dinas khusus yang mengurusi sektor pariwisata, menyusul meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini. Dorongan ini muncul karena PHRI menilai bahwa struktur organisasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan percepatan pembangunan pariwisata di Kota Cilegon.
Ketua BPD PHRI Provinsi Banten, Ashok Umar, menegaskan bahwa pemisahan dinas merupakan langkah strategis dan mendesak, mengingat beban kerja Disporapar masih terlalu besar karena harus mengelola kepemudaan, olahraga, budaya, sekaligus pariwisata.
“Cilegon memiliki potensi besar. Perputaran ekonominya kuat, investasinya tinggi. PAD dari sektor pariwisata juga terus meningkat. Maka sudah saatnya Pemerintah Cilegon membentuk dinas khusus pariwisata agar pengembangan daerah berjalan fokus dan terukur,” tegas Ashok.
Menurutnya, kondisi saat ini membuat sektor pariwisata tidak dapat berkembang maksimal karena perhatian dinas terbagi dalam banyak urusan berbeda. “Kalau tetap digabung, pengelolaan pariwisata akan terus kalah prioritas. Padahal kontribusinya ke PAD sangat signifikan, terutama dari hotel dan usaha wisata,” jelasnya.
Untuk itu, PHRI Banten mendorong hearing resmi bersama DPRD Kota Cilegon sebagai langkah penting dalam pembahasan pemisahan dinas pariwisata. Hearing ini akan membahas regulasi, landasan hukum, dan rekomendasi formal pembentukan dinas baru yang lebih fokus.
“PHRI siap audiensi kapan pun. Ini mendesak. DPRD harus mengeluarkan rekomendasi agar pemkot bisa menjalankan proses pemisahan dinas. Kita ingin keputusan yang berpihak pada potensi besar Cilegon,” ujar Ashok.
PHRI juga menilai bahwa daerah lain seperti Tangerang dan Tangerang Selatan sudah lebih dulu memproses pemisahan dinas, sehingga Cilegon seharusnya tidak tertinggal dalam pembentukan struktur kelembagaan yang mendukung pertumbuhan pariwisata.
Selain itu, Ashok menekankan bahwa pembentukan dinas khusus sangat penting untuk mewadahi berbagai program strategis, mulai dari pelatihan SDM, standardisasi hotel dan restoran, hingga penguatan ekonomi kreatif dan budaya, yang selama ini berkembang pesat di Cilegon.
“Kami mengingatkan bahwa pariwisata bukan sekadar sektor pelengkap, tetapi motor penggerak ekonomi. Pemerintah Cilegon harus bertindak cepat,” tegasnya.
Dengan potensi besar dan kontribusi PAD yang terus meningkat, PHRI Banten menegaskan bahwa pemisahan dinas pariwisata adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana, demi memastikan Cilegon mampu bersaing sebagai kota industri sekaligus destinasi wisata yang berkembang pesat.
