CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025), Cilegon berhasil meraih nilai IKK 84,92 dengan kategori Sangat Baik.
IKK sendiri merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, terutama dari sisi dampak pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based). Pengukuran ini menjadi salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih efektif dan responsif.
Pada pengukuran IKK tahun 2025, Pemkot Cilegon mengajukan tiga regulasi unggulan yang memenuhi kriteria penilaian, yakni:
- Kebijakan Rumah Tidak Layak Huni
- Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
Ketiga kebijakan tersebut telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sehingga menjadi objek penilaian komprehensif oleh tim LAN RI.
Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, selaku Penanggungjawab Tim Kerja Pengukuran IKK Pemkot Cilegon Tahun 2025, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian ini.
“Penghargaan ini bukti nyata bahwa tata kelola kebijakan di Pemerintah Kota Cilegon semakin terukur, responsif, dan berbasis data. Alhamdulillah, ini semua hasil kerja kolaboratif para Analis Kebijakan bersama seluruh tim yang telah dibentuk,” ujarnya.
Maman menjelaskan bahwa pengukuran IKK dilakukan melalui empat dimensi utama: perencanaan kebijakan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik.
“Proses pengukuran dilakukan secara simultan dari perencanaan hingga transparansi. Meski terdapat berbagai dinamika dan gap antara perencanaan dan target, tim tetap bekerja optimal memantau perkembangan kebijakan,” ucapnya.
Sementara itu, Adi Tri Prasetyo, Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Koordinator Instansi Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, menegaskan bahwa pengukuran IKK tidak hanya menilai output, tetapi juga outcome.
“Kami memastikan pengukuran tidak berhenti pada output saja. Kami ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Adi juga menambahkan bahwa proses penilaian ini melibatkan banyak sektor dan jabatan fungsional, di antaranya Analis Kebijakan, Perencana, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pembimbing Kesehatan Kerja, hingga Penata Perizinan.
Ke depan, Pemkot Cilegon berkomitmen memperkuat sinkronisasi perencanaan hingga evaluasi kebijakan agar berbagai program pembangunan dalam RPJMD dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Peningkatan kualitas kebijakan akan terus menjadi prioritas agar Cilegon mampu menjawab tantangan pembangunan secara adaptif dan akuntabel,” pungkas Adi.
