TANGSEL, RUBRIKBANTEN — Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, resmi menutup agenda Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan yang digelar di Tangerang Selatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat akurasi penyusunan data ekonomi serta arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Dimyati menegaskan bahwa PDRB memiliki peran sentral sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Ia menyebut PDRB sebagai instrumen penting yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah melalui berbagai pendekatan, mulai dari sektor industri, pendapatan, pembiayaan, hingga per kapita.
“Ini sangat penting sebagai penilaian Produk Domestik Regional Bruto. Dari data inilah kita mengetahui sektor mana yang tumbuh, stagnan, atau bahkan mengalami penurunan. Ini menjadi pijakan agar kebijakan kita tepat sasaran,” ujar Dimyati.
PDRB Jadi Kompas Utama Perencanaan Pembangunan
Wagub menegaskan, penyusunan perencanaan pembangunan wajib berlandaskan data PDRB. Ia memberi contoh, jika pemerintah ingin memperkuat sektor pertanian, maka seluruh aspek perencanaan mulai dari pembangunan hingga penganggaran harus diarahkan secara terukur.
“Anggaran kita yang sekecil apa pun harus memberi nilai dan pertumbuhan bagi ekonomi masyarakat. Itulah harapan dari penyusunan PDRB yang baik,” ujarnya.
Dimyati juga menjelaskan bahwa PDRB yang digunakan saat ini sudah berbasis data tetap sehingga lebih presisi dalam memotret kondisi ekonomi riil di daerah.
“Hanya pendekatannya yang perlu diperhatikan, apakah berdasarkan kondisi sekarang atau tahun sebelumnya. Ini yang sering membuat interpretasi berbeda. Tapi kita berharap data yang digunakan menggambarkan kondisi riil saat ini,” tambahnya.
Tolak Kebijakan Asal-Asalan: ‘Semua Harus By Data!’
Dalam forum tersebut, Dimyati kembali menegaskan bahwa kebijakan daerah tidak boleh diambil berdasarkan asumsi atau perkiraan semata.
“Semua harus by data. Kalau hanya by kata atau by taksiran, itu tidak akan akurat. Dengan data, kita bisa mendeteksi arah kebijakan yang benar,” tegasnya.
Anggaran Harus Berdampak: Minimal 1 Persen Growth
Terkait pembangunan ekonomi daerah, Dimyati mengungkapkan bahwa Pemprov Banten sedang menyiapkan sistem penganggaran berbasis pertumbuhan ekonomi. Ia telah meminta Bappeda, BPKAD, dan Biro Ekbang memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap kenaikan PDRB.
“Anggaran tidak boleh habis tanpa memberikan dampak. Impact anggaran harus di atas 1 persen. Budget impact itu sangat penting untuk menghasilkan PDRB yang baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan sistem tersebut membutuhkan tahapan yang terukur dan konsisten demi memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
“Semua bertahap, step by step. Meski memerlukan waktu, yang penting Indonesia maju, adil, dan sejahtera,” tutup Dimyati.
