SERANG, RUBRIKBANTEN – Himpunan Mahasiswa Petir melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Serang setelah mengetahui anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2026 mencapai Rp76,15 miliar, sebagaimana tercantum dalam dokumen NK RAPBD. Besarnya alokasi ini dinilai bertolak belakang dengan realitas masyarakat yang tengah berjibaku dengan berbagai persoalan mendasar.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Petir, Tazkia Aulia, menyebut anggaran tersebut menunjukkan minimnya kepekaan sosial pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Setda Zaldi Duhana. Di tengah tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan kerja layak, serta masalah lingkungan seperti kurangnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), anggaran jumbo ini dianggap tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat.
Dalam dokumen anggaran tersebut, Setda mengalokasikan Rp36,36 miliar untuk gaji dan tunjangan serta Rp39,79 miliar untuk belanja operasional. Padahal, pemerintah pusat secara konsisten menyerukan efisiensi anggaran dan prioritas belanja publik. Namun, kondisi di daerah justru memperlihatkan hal sebaliknya.
“APBD bukan warisan kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Di tengah penderitaan masyarakat Kabupaten Serang, menaikkan atau mempertahankan anggaran operasional Setda sebesar ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani publik,” tegas Tazkia Aulia.
Ia mempertanyakan urgensi belanja operasional yang mendekati Rp40 miliar tersebut, sementara masyarakat masih berhadapan dengan minimnya pemberdayaan ekonomi, sempitnya peluang kerja, hingga masalah kebersihan lingkungan yang tidak kunjung ditangani secara serius.
Himpunan Mahasiswa Petir menilai bahwa perencanaan anggaran mestinya tidak hanya didasarkan pada kalkulasi administratif, namun juga pada pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial. Pemerintah daerah, kata mereka, seharusnya menghadirkan teladan yang berpihak pada rakyat, bukan memperlebar jurang antara kenyamanan pejabat dan kesulitan masyarakat.
Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera mengevaluasi total dan merevisi anggaran Setda 2026, serta mengembalikan arah kebijakan kepada kepentingan masyarakat. Dana publik harus diprioritaskan untuk mengatasi persoalan konkret seperti pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, serta buruknya pengelolaan lingkungan dan ketersediaan TPS.
