TANGERANG, RUBRIKBANTEN – Kegiatan gathering antara DPRD Kota Tangerang dengan awak media di Bandung pada 3–5 November 2025 menuai sorotan tajam publik. Forum Masyarakat Anti Korupsi Tangerang (Formakta) menilai kegiatan tersebut tidak hanya tidak tepat waktu, tetapi juga menyimpan banyak tanda tanya di tengah isu dugaan korupsi yang sedang menyeret sejumlah anggota dewan.
Lutfy Mundji, perwakilan Formakta, dengan tegas mengkritik pelaksanaan acara yang disebut menelan biaya besar di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Negeri Tangerang.
“Di saat kejaksaan sedang memeriksa laporan dugaan korupsi terkait tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD, mereka justru melaksanakan gathering dengan awak media,” ujar Lutfy dengan nada kecewa.
“Informasi yang kami terima, acara ini memakan biaya lebih dari setengah miliar rupiah, padahal anggaran resmi yang diajukan hanya sekitar 200 jutaan. Dari mana kekurangan biaya itu berasal? Kami menduga ada campur tangan pimpinan dan anggota dewan untuk menutupi kekurangan tersebut,” tambahnya.
Kritik semakin tajam ketika beredar kabar adanya sponsor dari pihak luar. Lutfy menyebut nama Perumda Tirta Benteng serta seorang penyedia jasa sewa mobil berinisial D yang disebut-sebut turut memberikan kontribusi dana puluhan juta rupiah, bahkan hadiah umroh kepada pihak tertentu.
“Alih-alih menjadikan media sebagai mitra kontrol sosial, kami khawatir kegiatan ini justru menjadi upaya membungkam media agar isu dugaan korupsi tidak mencuat ke publik,” tegas Lutfy.
Ironisnya, dari pantauan Formakta, tidak ada satu pun media yang mengikuti acara tersebut memberitakan dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Tangerang, padahal isu itu sedang menjadi perhatian publik. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa gathering tersebut dijadikan sebagai “tameng politik” untuk mengalihkan isu negatif.
Langkah DPRD Kota Tangerang menggelar acara mewah di tengah sorotan hukum dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap situasi publik. Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Masyarakat berhak tahu dari mana sumber pembiayaan acara itu. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk menutupi kesalahan,” tutup Lutfy.
Kini publik menantikan sikap resmi DPRD Kota Tangerang. Penjelasan terbuka dan transparan menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang kian tercoreng oleh dugaan penyalahgunaan anggaran.
