SERANG, RUBRIKBANTEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang menggelar Media Gathering sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan dengan insan pers serta mengevaluasi peran media dalam Pilkada 2024. Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhamad Nasehudin, dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan media dan anggota KPU Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Nasehudin menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal jalannya Pilkada. “Media adalah bagian dari kontrol terhadap tahapan Pilkada 2024. Kami memahami bahwa kritik dari media sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Serang mengalami peningkatan signifikan, dari 53% pada 2015, 60% pada 2020, hingga 73,6% pada Pilkada 2024. “Ini menunjukkan kedewasaan demokrasi masyarakat semakin meningkat,” tambahnya.
Anggota KPU Provinsi Banten, Aas Satibi, turut menyoroti berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa proses yang masih berjalan merupakan hak peserta yang dilindungi undang-undang. “Kami berharap masyarakat dapat bersabar menunggu hasil resmi, dan ke depan, segala kekurangan dalam Pilkada 2024 bisa kita perbaiki bersama,” katanya.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung panas, Ketua Pokja Media Provinsi Banten, Ahmad Syatibi, menyoroti dinamika pemberitaan yang begitu ramai di Kabupaten Serang, bahkan lebih dari KPU Provinsi Banten. Ia menegaskan bahwa jurnalistik memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan. “Setiap media memiliki gaya pemberitaan berbeda, tetapi yang terpenting adalah menjaga akuntabilitas dan menghindari kepentingan tertentu,” jelasnya.
Beberapa jurnalis yang hadir juga mengkritisi kondisi media saat ini, seperti minimnya edukasi dalam pemberitaan dan kecenderungan beberapa wartawan berpihak pada pasangan calon tertentu. Menanggapi hal itu, Syatibi menekankan bahwa meskipun media merupakan bagian dari industri, fungsinya sebagai kontrol tetap harus dipegang teguh. “Media harus tetap jujur dan berpegang pada prinsip jurnalistik yang benar,” katanya.
Salah satu isu yang menarik perhatian dalam diskusi ini adalah pergeseran kepercayaan publik dari media ke influencer. “Sekarang pemerintah lebih percaya kepada influencer daripada media. Bagaimana kita harus menyikapi ini?” tanya salah satu jurnalis.
Menanggapi hal itu, Syatibi menegaskan bahwa media harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. “Kepercayaan masyarakat terhadap media hanya bisa dibangun dengan integritas dan transparansi dalam pemberitaan,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten, Solahudin, juga hadir sebagai narasumber. Ia menyoroti peran media penyiaran dalam menjaga netralitas Pilkada. “Media, baik cetak, elektronik, maupun digital, harus mematuhi regulasi agar tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
KPID Banten sendiri telah melakukan pemantauan ketat terhadap lembaga penyiaran, terutama dalam mencegah pelanggaran seperti iklan kampanye di luar jadwal atau penyiaran yang tidak berimbang. “Kami sudah melakukan koordinasi sejak awal dengan lembaga penyiaran, sehingga Pilkada 2024 di Kabupaten Serang berjalan relatif kondusif,” jelasnya.
Acara ini diakhiri dengan harapan agar Pilkada di masa depan dapat lebih baik dengan peran media yang semakin profesional. KPU dan KPID berjanji akan terus berkolaborasi dengan insan pers untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan. (Red)
