BOGOR, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini diambil agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal dan masyarakat adat Baduy.
“Kami hadir lengkap dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Ini bukti komitmen kami agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” ujar Andra Soni usai menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ini turut dihadiri kepala daerah dari Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan seluruh kepala daerah se-Banten. Dari Banten, hadir Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, Sekda Deden Apriandhi Hartawan, serta seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra, dan yayasan pendukung program.
Menurut Andra, kehadiran lengkap seluruh kepala daerah se-Banten menandakan tekad kuat untuk menyukseskan pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SPPG agar setiap distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan sesuai standar nasional.
“SPPG harus terbuka dan memenuhi standar. Provinsi, kabupaten, dan kota punya tanggung jawab memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan, Pemprov Banten telah membentuk Satgas MBG yang dipimpin oleh Sekda Deden Apriandhi. Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan, memperkuat koordinasi, serta melakukan pengawasan menyeluruh terhadap jalannya program MBG di seluruh wilayah Banten.
“Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Dalam implementasinya, program MBG di Banten akan melibatkan sekitar 1.300 SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah daerah diminta untuk memastikan seluruh SPPG dapat beroperasi dan melayani masyarakat setiap hari, tanpa terkecuali.
“Daerah 3T tetap menjadi perhatian. Terutama wilayah terpencil, karena penanganannya agak khusus agar masyarakat di sana bisa terlayani setiap hari,” katanya.
Tak hanya itu, Gubernur Andra Soni juga menegaskan bahwa masyarakat adat Baduy menjadi bagian penting dalam program ini. Pemprov Banten berkomitmen penuh untuk memastikan hak masyarakat adat atas gizi terpenuhi dengan baik.
“Salah satu yang harus kita laporkan dan pikirkan adalah masyarakat adat Baduy, karena ini merupakan hak mereka. Kita bicara tentang hak,” tegasnya.
Andra juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara Pemprov Banten, Pemkab, Pemkot, dan BGN berjalan intensif, terutama melalui dukungan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi ujung tombak di daerah.
“Setiap hari saya berkomunikasi dengan SPPI regional Banten. Mereka sudah bekerja baik, tinggal kita dukung agar lebih maksimal,” ucapnya.
Ia menilai, kerja cepat para SPPI dan koordinator lapangan telah menunjukkan hasil nyata. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh agar kualitas pelaksanaan program semakin optimal.
Melalui kegiatan konsolidasi ini, Andra berharap sinergi antarkepala daerah semakin kuat dan berkesinambungan. Program MBG, katanya, bukan hanya sekadar kegiatan sosial, tetapi investasi besar dalam membangun generasi sehat dan kuat.
“Program MBG bukan sekadar kegiatan, tapi investasi membangun generasi sehat dan kuat. Banten siap memastikan pelaksanaannya hingga ke pelosok,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan bahwa program MBG merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan gizi nasional. BGN telah menyiapkan sistem pendukung teknis di seluruh daerah, mulai dari rapid test bahan pangan hingga pendampingan juru masak profesional.
“Kami menyiapkan sistem yang terstandar, termasuk rapid test dan pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG,” ujar Dadan.
Dadan menambahkan, BGN tengah menugaskan 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi SPPG baru. Bahkan, tahun 2026 mendatang, pemerintah menyiapkan anggaran nasional sebesar Rp 335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“BGN memiliki Rp 268 triliun, dan sudah di-stand by-kan Rp 67 triliun. Jadi total Rp 335 triliun siap dikucurkan pada 2026,” ungkapnya.
Acara konsolidasi ini juga diakhiri dengan pembacaan ikrar bersama oleh seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan mitra yayasan dari tiga provinsi, sebagai simbol komitmen kolektif menyukseskan program nasional tersebut.
