SERANG, RUBRIKBANTEN — Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra, melontarkan kritik pedas terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) dan PT Banten Global Development (BGD). Kedua perusahaan itu dinilai tidak produktif dan jauh dari tujuan pembentukannya, bahkan menyimpan dana modal di deposito alih-alih menggerakkan sektor usaha.
Dalam rapat bersama sejumlah BUMD, Dede yang dikenal dengan julukan “Dewan Viral” itu mengaku terkejut dengan praktik yang dilakukan kedua perusahaan pelat merah tersebut.
“Kami kaget, benar-benar kaget melihat kinerja ABM dan Banten Global. Modal kerja yang harusnya untuk pengembangan usaha malah didepositokan. Kalau begitu, ngapain bayar direksi mahal-mahal, bayar UMK saja cukup. Anak lulusan SD juga bisa kok mendepositokan uang ke bank,” tegas Dede, Senin (13/10/2025).
Dede menjelaskan, modal yang disetor Pemprov Banten melalui APBD seharusnya digunakan untuk mendorong kegiatan usaha dan menjalankan penugasan pemerintah daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya uang tersebut tidak berputar di sektor riil, melainkan disimpan di deposito di bank lain.
“Modal itu untuk kerja dan inovasi. Kalau cuma disimpan, apa yang dikembangin? Apa yang dibangun?” sindirnya.
Yang lebih disayangkan, kata Dede, dana deposito itu tidak ditempatkan di Bank Banten, tetapi di bank lain seperti Bank BRI dan Bank BJB Syariah, padahal keduanya tidak memberikan dampak signifikan bagi keuangan daerah.
“Kalau depositonya di Bank Banten, masih mending, karena itu milik kita sendiri. Tapi ini malah di bank lain yang kinerjanya juga lagi turun,” katanya dengan nada kesal.
Dede menyebut jumlah dana yang didepositokan oleh kedua BUMD tersebut tidak kecil.
Menurutnya, PT BGD menempatkan sekitar Rp16 miliar di deposito, sementara PT ABM menyimpan hingga Rp60 miliar dari total modal Rp80 miliar yang disuntikkan oleh Pemprov Banten.
“Yang dipakai cuma sekitar Rp20-an miliar. Sisanya nganggur di deposito. Ini kan ironis,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, Komisi III DPRD Banten berencana merekomendasikan pembubaran ABM dan BGD, agar modal negara tidak terus tersandera di perusahaan yang tidak bergerak.
“Kami akan buat rekomendasi: bubarkan saja dua BUMD itu. Dana bisa dialihkan ke BUMD lain seperti Jamkrida dan Bank Banten yang jelas-jelas menunjukkan perkembangan,” tegasnya.
Dede memastikan, langkah pembubaran tidak perlu diikuti dengan pembentukan perusahaan baru.
Menurutnya, BUMD harus memiliki penugasan jelas dan berdampak pada kepentingan publik.
“Kalau nggak jelas arahnya, malah jadi beban. Sekarang, mereka lapor laba tapi hasil deposito itu dipakai dulu buat operasional, sisanya baru dibagi dividen. Nilainya kecil sekali,” katanya.
Menutup keterangannya, politisi PAN itu menegaskan bahwa dirinya kehilangan kepercayaan terhadap dua BUMD tersebut.
“Saya sudah pesimis. Lebih baik dibubarkan saja, uangnya masukkan ke Bank Banten atau Jamkrida. Dua-duanya jelas memberi manfaat untuk daerah,” pungkasnya dengan nada tegas.
