SOLO, RUBRIKBANTEN – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya sinergi kuat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah daerah, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam menjaga kualitas ekosistem informasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, Sabtu (4/10/2025).
Dalam sambutannya, Meutya menilai keberadaan PWI memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah dan kualitas jurnalistik di Indonesia. Ia menekankan bahwa pembinaan terhadap wartawan, terutama di media arus utama, menjadi keharusan agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, serta tidak menyesatkan publik.
“Mari kita kembali bersandar kepada karya-karya yang patuh pada etika jurnalistik. Itu ada pada media-media mainstream, media konvensional yang telah menjaga negeri ini sejak lahirnya bangsa,” ujar Meutya dengan penuh penegasan.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini juga menyoroti peran penting media dalam memperkuat pembangunan di daerah. Menurutnya, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra pengawasan publik agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat.
Ia menambahkan, kualitas demokrasi di Indonesia tidak akan bertahan tanpa keberadaan pers yang independen dan profesional. Oleh sebab itu, Meutya menilai perlu adanya ruang dialog dan dukungan nyata dari Kominfo serta pemerintah daerah untuk memastikan jurnalisme berkualitas tetap tumbuh di setiap provinsi.
“Maka kami di Kemkomdigi wajib membuat regulasi yang aspiratif terhadap harapan PWI. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat harus juga dibarengi dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Meutya menekankan, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi wartawan merupakan bagian penting dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, sekaligus memperkuat fungsi media sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pemerintah.
Ia juga menginstruksikan agar para Kepala Dinas Kominfo di seluruh Indonesia berkoordinasi aktif dengan pengurus PWI di daerah masing-masing.
“Saya titip kepada Pak Wamen dan Bu Dirjen, bahasa wajib tidak boleh tidak pemerintah harus mendukung PWI dan juga ekosistem media tanah air,” tandas Meutya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Meutya berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai seremonial belaka, melainkan diwujudkan melalui berbagai program konkret seperti pelatihan jurnalistik, literasi digital, dan komunikasi publik di berbagai daerah.
Dengan sinergi tersebut, Meutya optimistis kualitas informasi publik akan semakin baik dan masyarakat terlindungi dari ancaman hoaks serta disinformasi yang dapat memecah belah bangsa.
