CILEGON, RUBRIKBANTEN – Aksi unjuk rasa di Jakarta berujung duka mendalam. Seorang driver ojek online (ojol) meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi berlangsung. Peristiwa ini memicu gelombang keprihatinan publik, karena terjadi di tengah ruang demokrasi yang seharusnya dijalankan secara damai dan beradab.
Pemimpin Umum Gen Cilegon, Kalipha Umara Aruma, menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah musibah lalu lintas biasa, melainkan cermin rapuhnya penghargaan terhadap keselamatan dan martabat manusia di ruang publik.
“Aksi demo adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi. Namun, saat hak itu justru diwarnai dengan hilangnya nyawa, kita harus bertanya: apakah keselamatan dan kemanusiaan sudah benar-benar menjadi prioritas bangsa ini?,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Keselamatan dan Etika Demokrasi
Gen Cilegon menekankan, keselamatan rakyat harus ditempatkan sebagai hukum tertinggi. Aparat memiliki tanggung jawab ganda: menjaga keamanan sekaligus memastikan nyawa warga tetap terlindungi.
“Demo bukan perang, rakyat bukan musuh. Aparat dan masyarakat sama-sama bagian dari bangsa ini. Jangan sampai ada lagi korban hanya karena salah kelola situasi,” tegasnya.
Desakan Penegakan Hukum Transparan
Komunitas ini juga mendesak agar kasus tersebut ditangani secara terbuka dan transparan. Proses hukum yang jelas, adil, dan tanpa pandang bulu dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Publik berhak tahu kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Kepercayaan rakyat hanya bisa tumbuh jika keadilan ditegakkan,” tambahnya.
Aksi Damai dan Edukasi Publik
Gen Cilegon turut mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian saat menyampaikan aspirasi. Aksi massa, menurutnya, seharusnya menjadi sarana refleksi bersama, bukan ajang anarki.
“Aksi harus damai dan bermartabat. Kritik bisa disampaikan dengan cara yang menguatkan persatuan, bukan justru menambah luka,” ungkapnya.
Momentum Perbaikan Kolektif
Menutup pernyataannya, Gen Cilegon mengajak seluruh pihak menjadikan tragedi ini sebagai momentum perbaikan bangsa. Pemerintah diminta membenahi pendekatan pengamanan aksi, masyarakat diharapkan terus mengawal demokrasi dengan cerdas, dan keluarga korban diyakinkan bahwa mereka tidak sendiri.
“Tidak ada demokrasi sejati bila nyawa manusia masih bisa terabaikan. Mari kita jaga bangsa ini dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” pungkas Kalipha.
